Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengkritik kebijakan dan program pemerintah dalam mengelola sumber daya alam (SDA).
Kritik disampaikan Mahfud saat menyampaikan visi misi dalam debat keempat Pilpres yang diselenggarakan di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu malam (21/1).
Mahfud menegaskan konstitusi mengatur bahwa SDA harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi kritik Mahfud, SDA belum dikelola sesuai harapan konstiusi.
"Sumber daya alam rakyat kita sangat kaya (tapi) pangan kita belum berdaulat," ucap Mahfud.
Mahfud lantas menyebut sejumlah faktor yang membuat kedaulatan pangan tak tercapai. Salah satunya adalah lahan pertanian yang semakin sempit di tengah kenaikan subsidi pupuk.
"Lahan pertanian semakin sedikit tapi subsidi pupuk setiap tahun makin naik. Pasti ada yang salah," ucapnya.
Mahfud juga mengkirik persoalan lingkungan mulai dari laut yang terkena limbah hingga udara yang teracuni. Mahfud mengatakan kerusakan lingkungan membuat rakyat menderita.
"Investor masuk, industrialiasasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita. Sumber daya alam menjadi sumber sengketa antara rakyat dengan rakyat, antara pemerintah dengan pemerintah," ucapnya.
Memang tidak mudah, kata Mahfud, tetapi kuncinya komitmen dan keberanian pemerintah. Mahkamah Konstitusi, kata dia, sudah memperjelas apa-apa yang diperlukan agar SDA dapat dikelola dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Pada tanggal 16 Juni 2011 saya sebagai ketua MK sudah mengatakan apa-apa yang diperlukan untuk ini. Saya membuat vonis bahwa sumber daya alam itu untuk memihak rakyat ukurannya ada empat. Satu pemanfaatan dua pemerataan tiga partisipasi masyarakat dan kemudian penghormatan terjadap hak-hak yang diwariskan secara luhur (turun temurun)," tuturnya.
Untuk itulah, sebut Mahfud, dirinya bersama capres pasangannya Ganjar Pranowo akan menggunakan empat tolak ukur itu dalam pengelolaan SDA. Namun sayangnya, Mahfud terasa sedang mengkirik diri sendiri karena dia adalah bagian dari pemerintah saat ini dengan jabatan Menkopolhukam.
"Saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani bangga bertani, di laut jaya nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate dan merusak lingkungan, yang benar saja rugi dong kita," tukas Mahfud.
