Berita

Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar, dalam debat keempat di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu malam (21/1)/Rep

Politik

DEBAT PILPRES 2024

Cak Imin: Implementasi Pajak Karbon Ditunda, Apa Yang Mau Dilanjutkan?

MINGGU, 21 JANUARI 2024 | 20:17 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kritik terhadap implementasi pajak karbon disampaikan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar, dalam debat keempat di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu malam (21/1).

Sosok cawapres yang kerap disapa Cak Imin itu menanggapi pernyataan Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang menyatakan akan meningkatkan pajak karbon.

Namun, Ketua Umum PKB  itu menilai sebaliknya, karena dia mengamati persoalan pajak karbon tidak berjalan sesuai target pemerintah saat ini.


"Penundaan implementasi pajak dikurangi pemerintahan ini, dari 2022 mundur menjadi 2025. Apa yang mau dilanjutkan?" ujar Cak Imin sembari menyindir.

Dia menuturkan, persoalan utama dari pengembangan pendapatan negara bukan dari sektor pajak karbon.

"Memang pajak karbon ini salah satu, bukan satu-satunya. Yang penting dipersiapkan transisi energi baru terbarukan (EBT)," urainya.

Kendati begitu, Cak Imin memandang upaya pemerintah dalam mengembangkan EBT tidak berjalan dengan baik, karena tidak sesuai target bauran EBT yang ditentukan untuk tahun 2025 juga turun.

"Sayangnya komitmen pemerintah hari ini tidak serius. Target Energi Baru Terbarukan yang mestinya 2025 sebesar 23 persen turun menjadi 17 persen," demikian Cak Imin menambahkan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya