Berita

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir/Istimewa

Nusantara

Ketum PP Muhammadiyah Minta Masyarakat Tak Meributkan Perbedaan Awal Puasa

MINGGU, 21 JANUARI 2024 | 01:38 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Umat muslim diimbau untuk tidak meributkan perbedaan tanggal dimulainya ibadah puasa Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi. Ada persamaan atau perbedaan, yang lebih penting adalah mampu memaknai ibadah puasa Ramadhan dengan segala rangkaiannya, untuk melahirkan penghayatan dan pengamalan keislaman yang lebih baik.

"Jadi, kalau berbeda ya malah tidak perlu ribut, termasuk di media sosial, apalagi saling menghujat dan saling menyalahkan yang membuat malah nanti nilai ibadahnya jadi berkurang," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Sabtu (20/1).

Haedar menambahkan, dari penetapan tanggal tersebut dapat menjadikan ibadah-ibadah Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah sebagai sarana memperkaya spiritualitas dan kesalihan.


"Memperkaya relasi hubungan sosial kita yang damai, toleran, bersatu dalam keragaman, dan tidak kalah pentingnya justru juga membawa umat dan bangsa kita semakin berkemajuan," tuturnya.

Dijelaskan Haedar, pengumuman dan maklumat tanggal ibadah tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi pada setiap tahun. Sebagaimana juga berbagai organisasi Islam mengeluarkan kalender terkait ibadah.

"Jadi maklumat atau pengumuman Muhammadiyah ini maklumat yang normal terjadi dan dilakukan, karena kami menggunakan metode hisab dengan metode khusus hisab haqiki wujudul hilal," jelasnya.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah jatuh pada 10 Maret 2024. Sementara, tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada Rabu, 10 April 2024. PP Muhammadiyah juga menetapkan 10 Zulhijah atau Hari Idul Adha 1445 Hijriah jatuh pada 17 Juni 2024.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya