Menko Airlangga: Bantuan Pangan Disalurkan Akan Menopang Daya Beli Masyarakat

Menjadi salah satu unsur penekan harga beras di tingkat konsumen serta turut menjaga level inflasi nasional, program penyaluran bantuan pangan beras terus dilanjutkan Pemerintah.

Penyaluran Bantuan Pangan pada tahun ini merupakan kelanjutan penyaluran Bantuan Pangan yang telah diberikan sejak tahun 2023. Program ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang telah memutuskan untuk memperpanjang penyaluran Bantuan Pangan hingga Juni 2024.

Untuk memastikan kelancaran dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan peninjauan langsung proses penyaluran Bantuan Pangan kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) di wilayah Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu (20/1).

"Bantuan pangan ini tentu menjadi bagian dari penanganan El Nino akibat dari panen yang berubah, mundur. program ini dilakukan oleh Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Airlangga.

Secara nasional, berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), penerima bantuan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 22 juta PBP yang masing-masing mendapatkan beras sebanyak 10 kg per bulan. Jumlah ini meningkat
dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 21,3 juta PBP.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga berdialog dengan para PBP dan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 5 PBP dari 150 PBP yang hadir.

Sementara itu, jumlah alokasi Bantuan Pangan beras di Kabupaten Garut tercatat sejumlah 296.885 PBP di tahun 2024.

"Dengan penyaluran bantuan pangan ini, kita juga menopang daya beli masyarakat yang pada gilirannya kalo inflasi rendah, daya belinya bisa kuat, maka itu bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

"Jadi saya katakan bahwa bansos itu memang hal yang kita dorong untuk juga memulihkan perekonomian nasional," pungkasnya.