Berita

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid/RMOL

Politik

Hadir di Harlah Muslimat, Yenny Wahid Tegaskan NU Netral di Pilpres 2024

SABTU, 20 JANUARI 2024 | 19:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Nahdlatul Ulama (NU) akan netral pada Pilpres 2024. Sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam terbesar di Indonesia, NU tidak terlibat dalam politik praktis.

Sehingga, tidak akan mengerahkan struktur dan mendukung pasangan calon apapun yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024, yang akan diselenggarakan 14 Februari mendatang.

Hal itu ditegaskan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid seusai menghadiri Harlah ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (20/1).


“NU sebagai organisasi memang netral. NU bersikap netral dalam politik praktis,” tegas Yenny.
 
Yenny mengungkapkan, dirinya telah cuti dari tugasnya sebagai fungsionaris PBNU untuk menjalankan perannya selaku Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Langkah itu ditempuh untuk menjaga marwah NU sekaligus menghormati khittah organisasi tersebut.

“Seperti saya, saya cuti sementara supaya bisa berkampanye. Jadi, saya tidak bawa-bawa organisasi. Hari ini, saya menghadiri acara Harlah Muslimat NU, lain ya,” jelas Yenny.

Yenny menambahkan, NU akan berdiri tegak di belakang semua pasangan calon presiden-wakil presiden, dan akan mengingatkan pemimpin negeri ini, siapa pun  pemimpinnya agar selalu berjuang untuk kepentingan masyarakat.

“Warga NU siap untuk menjaga kerukunan di tengah masyarakat untuk selalu melakukan upaya-upaya menyebarkan kebaikan dan selalu mendoakan bangsa dan negara,” demikian Yenny.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya