Berita

Anggota Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara Timnas Amin, Agus Muhammad Maksum, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/1)/RMOL

Politik

Timnas Amin Sambangi KPU, Protes 54 Juta Data Pemilih Siluman Masuk DPT

JUMAT, 19 JANUARI 2024 | 13:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Protes terkait daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Serentak 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2 Juli 2023, diprotes Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).

Hal tersebut disampaikan Anggota Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara Timnas Amin, Agus Muhammad Maksum, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/1).

"Tim Nasional 01 AMIN telah melakukan penelitian dan menemukan berbagai dugaan 54 juta DPT bermasalah atau bisa kita sebut pemilih siluman," ujar Agus.


Dia mengatakan, data-data 54 juta pemilih siluman telah diserahkan kepada KPU RI siang ini, dan diterima oleh kesekretariatan KPU RI.

Dia mengurai, puluhan juta data siluman tersebut terdaftar di DPT, namun tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK), tercatat lebih dari satu tempat pemungutan suara (TPS) atau data ganda, hingga berusia di bawah 17 tahun dan bahkan ada yang di atas 100 tahun.

"511.188 data berusia di bawah 17 tahun, 9.130 usia di atas 100 tahun bahkan tertua berusia 1030, nama kurang dari 3 huruf 13.523, nama mengandung tanda tanya 255," urai Agus.

"Tercatat sebagai pemilih di RW 0 13.262.255, RT 0 611.150, RT/RW 0 sebanyak 35.557.687, serta data ganda 4.005.261," sambungnya memaparkan.

Dia mengatakan, 54 juta data pemilih siluman di dalam DPT tersebut ditemukan dari data DPT yang diperoleh Timnas Amin.

"Berdasarkan hasil temuan-temuan tersebut, kami berpendapat bahwa hal ini merupakan persoalan serius pada DPT yang harus segera diverifikasi dan  divalidasi dengan elemen data penting DPT sesuai dengan UU Pemilu," ucapnya.

Lebih lanjut, Agus berharap data pemilih siluman dapat diverifikasi ulang oleh KPU RI, demi memastikan tidak ada penggelembungan suara.

"Melalui partai pendukung 1 sejak bulan Juni 2023 telah kami minta secara lisan maupun tertulis elemen data penting tersebut ke KPU namun hingga saat ini belum ada jawaban tertulis dari KPU," demikian Agus menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya