Berita

Anggota Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara Timnas Amin, Agus Muhammad Maksum, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/1)/RMOL

Politik

Timnas Amin Sambangi KPU, Protes 54 Juta Data Pemilih Siluman Masuk DPT

JUMAT, 19 JANUARI 2024 | 13:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Protes terkait daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Serentak 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2 Juli 2023, diprotes Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).

Hal tersebut disampaikan Anggota Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara Timnas Amin, Agus Muhammad Maksum, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/1).

"Tim Nasional 01 AMIN telah melakukan penelitian dan menemukan berbagai dugaan 54 juta DPT bermasalah atau bisa kita sebut pemilih siluman," ujar Agus.


Dia mengatakan, data-data 54 juta pemilih siluman telah diserahkan kepada KPU RI siang ini, dan diterima oleh kesekretariatan KPU RI.

Dia mengurai, puluhan juta data siluman tersebut terdaftar di DPT, namun tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK), tercatat lebih dari satu tempat pemungutan suara (TPS) atau data ganda, hingga berusia di bawah 17 tahun dan bahkan ada yang di atas 100 tahun.

"511.188 data berusia di bawah 17 tahun, 9.130 usia di atas 100 tahun bahkan tertua berusia 1030, nama kurang dari 3 huruf 13.523, nama mengandung tanda tanya 255," urai Agus.

"Tercatat sebagai pemilih di RW 0 13.262.255, RT 0 611.150, RT/RW 0 sebanyak 35.557.687, serta data ganda 4.005.261," sambungnya memaparkan.

Dia mengatakan, 54 juta data pemilih siluman di dalam DPT tersebut ditemukan dari data DPT yang diperoleh Timnas Amin.

"Berdasarkan hasil temuan-temuan tersebut, kami berpendapat bahwa hal ini merupakan persoalan serius pada DPT yang harus segera diverifikasi dan  divalidasi dengan elemen data penting DPT sesuai dengan UU Pemilu," ucapnya.

Lebih lanjut, Agus berharap data pemilih siluman dapat diverifikasi ulang oleh KPU RI, demi memastikan tidak ada penggelembungan suara.

"Melalui partai pendukung 1 sejak bulan Juni 2023 telah kami minta secara lisan maupun tertulis elemen data penting tersebut ke KPU namun hingga saat ini belum ada jawaban tertulis dari KPU," demikian Agus menambahkan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

UPDATE

Tragedi Perlintasan Sebidang

Rabu, 29 April 2026 | 05:45

Operasi Intelijen TNI Sukses Gagalkan Penyelundupan Kosmetik Ilegal dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 05:26

Dedi Mulyadi Sebut ‘Ratu Laut Kidul’ jadi Komut Independen bank bjb

Rabu, 29 April 2026 | 04:59

Jalan Tengah Lindungi Pelaut Tanpa Matikan Usaha Manning Agency

Rabu, 29 April 2026 | 04:48

Terima Penghargaan BSSN, Panglima TNI Dorong Penguatan Pertahanan Siber

Rabu, 29 April 2026 | 04:25

Banjir Gol Terjadi di Parc des Princes, PSG Pukul Munchen 5-4

Rabu, 29 April 2026 | 03:59

Indonesia Menggebu Kejar Program Gizi Nasional Jepang

Rabu, 29 April 2026 | 03:45

Suasana Ekonomi Politik Mutakhir Kita

Rabu, 29 April 2026 | 03:28

Diplomasi Pancasila Alat Bernavigasi Indonesia di Tengah Badai Geopolitik

Rabu, 29 April 2026 | 02:59

Ekonom Bantah Logika Capaian Swasembada Pangan Mentan Amran

Rabu, 29 April 2026 | 02:42

Selengkapnya