Berita

Anggota Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara Timnas Amin, Agus Muhammad Maksum, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/1)/RMOL

Politik

Timnas Amin Sambangi KPU, Protes 54 Juta Data Pemilih Siluman Masuk DPT

JUMAT, 19 JANUARI 2024 | 13:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Protes terkait daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Serentak 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2 Juli 2023, diprotes Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).

Hal tersebut disampaikan Anggota Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara Timnas Amin, Agus Muhammad Maksum, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/1).

"Tim Nasional 01 AMIN telah melakukan penelitian dan menemukan berbagai dugaan 54 juta DPT bermasalah atau bisa kita sebut pemilih siluman," ujar Agus.

Dia mengatakan, data-data 54 juta pemilih siluman telah diserahkan kepada KPU RI siang ini, dan diterima oleh kesekretariatan KPU RI.

Dia mengurai, puluhan juta data siluman tersebut terdaftar di DPT, namun tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK), tercatat lebih dari satu tempat pemungutan suara (TPS) atau data ganda, hingga berusia di bawah 17 tahun dan bahkan ada yang di atas 100 tahun.

"511.188 data berusia di bawah 17 tahun, 9.130 usia di atas 100 tahun bahkan tertua berusia 1030, nama kurang dari 3 huruf 13.523, nama mengandung tanda tanya 255," urai Agus.

"Tercatat sebagai pemilih di RW 0 13.262.255, RT 0 611.150, RT/RW 0 sebanyak 35.557.687, serta data ganda 4.005.261," sambungnya memaparkan.

Dia mengatakan, 54 juta data pemilih siluman di dalam DPT tersebut ditemukan dari data DPT yang diperoleh Timnas Amin.

"Berdasarkan hasil temuan-temuan tersebut, kami berpendapat bahwa hal ini merupakan persoalan serius pada DPT yang harus segera diverifikasi dan  divalidasi dengan elemen data penting DPT sesuai dengan UU Pemilu," ucapnya.

Lebih lanjut, Agus berharap data pemilih siluman dapat diverifikasi ulang oleh KPU RI, demi memastikan tidak ada penggelembungan suara.

"Melalui partai pendukung 1 sejak bulan Juni 2023 telah kami minta secara lisan maupun tertulis elemen data penting tersebut ke KPU namun hingga saat ini belum ada jawaban tertulis dari KPU," demikian Agus menambahkan.

Populer

Menkeu: Inggris Bangkrut, Kondisi Keuangan Hancur

Minggu, 28 Juli 2024 | 17:54

Pemindahan Ibu Kota Negara Ambisi Picik Jokowi

Sabtu, 27 Juli 2024 | 01:29

Inilah 3 Kandidat Kepala Badan Penerimaan Negara

Jumat, 02 Agustus 2024 | 16:13

GMPH Desak KPK Usut Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan Cak Imin

Senin, 29 Juli 2024 | 12:54

Identitas Tersangka Korupsi Rp3,451 Triliun: Enam Petinggi LPEI, Satu Swasta

Kamis, 01 Agustus 2024 | 10:11

60 Pegawai Main Judol, Pimpinan KPK: Cuma Iseng

Jumat, 02 Agustus 2024 | 08:23

Tolak Anies, Bumerang Buat Prabowo

Sabtu, 27 Juli 2024 | 06:06

UPDATE

Pilkada Jakarta Panggung Nasional Perebutan Hati Rakyat

Minggu, 04 Agustus 2024 | 16:02

Alvin Lim Didemo Massa Barak: Saya Tidak Gentar

Minggu, 04 Agustus 2024 | 15:54

Hengky Kurniawan Isyaratkan Duet dengan Rian Firmansyah

Minggu, 04 Agustus 2024 | 15:24

Suami Kamala Harris Ngaku Pernah Selingkuh

Minggu, 04 Agustus 2024 | 15:07

Relaksasi Impor Picu Pelaku Industri Dalam Negeri Kesulitan Bersaing

Minggu, 04 Agustus 2024 | 15:01

Ahok Bantah Sering Kirim WA, Anies Bilang Begini

Minggu, 04 Agustus 2024 | 14:29

Presiden To Lam Resmi Jadi Sekjen Partai Komunis Vietnam

Minggu, 04 Agustus 2024 | 14:10

Kemnaker Gelar Pekan Olahraga HUT RI

Minggu, 04 Agustus 2024 | 14:06

Ditanya soal RK OTW Jakarta, Anies Pilih Fokus Belanja Masalah Warga

Minggu, 04 Agustus 2024 | 14:00

PKS Kritik Keras PP Anak Sekolah Disediakan Alat Kontrasepsi

Minggu, 04 Agustus 2024 | 13:44

Selengkapnya