Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Bisnis

Pasokan Beras Defisit 2,8 Juta Ton, Jokowi Buru-buru Gelar Rapat Terbatas di Istana

JUMAT, 19 JANUARI 2024 | 11:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pasokan beras dalam negeri dikabarkan mengalami defisit sebanyak 2,8 juta ton. Hal tersebut membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) buru-buru mengumpulkan para menterinya di istana pada Kamis (18/1).

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut rapat itu membahas langkah-langkah penanganan defisit beras, yang diprediksi Badan Pusat Statistik (BPS).

"Dari kerangka sampel area yang dikeluarkan BPS memang Januari dan Februari itu kalau ditotal dari kebutuhan versus produksi ada gap sekitar 2,8 juta ton," kata Arief setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.


Menurut laporan Arief, Indonesia akan menghasilkan sekitar 1 juta ton beras pada Januari 2024. Namun, kebutuhan beras nasional per bulan mencapai 2,6 juta ton. Sehingga membuat beras menjadi defisit.

Saat ini, kata Arief, sejumlah kebijakan akan dilakukan pemerintah seperti merealisasikan rencana impor 2 juta ton dari Vietnam dan Thailand seperti yang sudah diputuskan Jokowi akhir 2023 kemarin.

Selain itu, ada stok beras dari impor yang telah dilakukan akhir 2023, yang akan di-carry over untuk memenuhi kebutuhan tahun ini.

"Syaratnya memang harga di tingkat petani tetep dijaga baik seperti hari ini. Jadi balance itu mudah-mudahan bisa di-cover," ucapnya.

Lebih lanjut Kepala BPN itu juga mengatakan bahwa pemerintah juga masih mencari opsi impor beras tambahan, dengan kemungkinan mengimpor beras dari China.

"Kami melaporkan bahwa akan follow up beberapa yang sudah dengan Pak Presiden yang dari China, Thailand, dan Vietnam. Jadi, tapi ada catatan masuknya kalau boleh sebelum panen raya sudah harus masuk," ungkapnya.

Adapun dalam rapat terbatas itu terdapat pula sejumlah pejabat negara yang ikut hadir, di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya