Pasokan beras dalam negeri dikabarkan mengalami defisit sebanyak 2,8 juta ton. Hal tersebut membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) buru-buru mengumpulkan para menterinya di istana pada Kamis (18/1).
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut rapat itu membahas langkah-langkah penanganan defisit beras, yang diprediksi Badan Pusat Statistik (BPS).
"Dari kerangka sampel area yang dikeluarkan BPS memang Januari dan Februari itu kalau ditotal dari kebutuhan versus produksi ada gap sekitar 2,8 juta ton," kata Arief setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Menurut laporan Arief, Indonesia akan menghasilkan sekitar 1 juta ton beras pada Januari 2024. Namun, kebutuhan beras nasional per bulan mencapai 2,6 juta ton. Sehingga membuat beras menjadi defisit.
Saat ini, kata Arief, sejumlah kebijakan akan dilakukan pemerintah seperti merealisasikan rencana impor 2 juta ton dari Vietnam dan Thailand seperti yang sudah diputuskan Jokowi akhir 2023 kemarin.
Selain itu, ada stok beras dari impor yang telah dilakukan akhir 2023, yang akan di-carry over untuk memenuhi kebutuhan tahun ini.
"Syaratnya memang harga di tingkat petani tetep dijaga baik seperti hari ini. Jadi balance itu mudah-mudahan bisa di-cover," ucapnya.
Lebih lanjut Kepala BPN itu juga mengatakan bahwa pemerintah juga masih mencari opsi impor beras tambahan, dengan kemungkinan mengimpor beras dari China.
"Kami melaporkan bahwa akan follow up beberapa yang sudah dengan Pak Presiden yang dari China, Thailand, dan Vietnam. Jadi, tapi ada catatan masuknya kalau boleh sebelum panen raya sudah harus masuk," ungkapnya.
Adapun dalam rapat terbatas itu terdapat pula sejumlah pejabat negara yang ikut hadir, di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
