Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net
Wacana pembentukan negara Palestina setelah perang di Jalur Gaza berakhir, mendapat penolakan tegas dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dalam konferensi pers pada Kamis (18/1), Netanyahu menyuarakan penolakannya terhadap skenario pascaperang tersebut kepada Amerika Serikat (AS).
Dia menegaskan bahwa Israel akan tetap melancarkan serangan untuk membasmi Hamas sampai ke akarnya dan pembentukan negara Palestina tidak akan terjadi setelah operasi militer berakhir.
"Ini (pembentukan negara Palestina) bertentangan dengan gagasan kedaulatan. Apa yang bisa kau lakukan?. Perdana menteri harus mampu mengatakan tidak kepada teman-teman kita,” kata Netanyahu, seperti dimuat
Al-Jazeera.
Penolakan itu disampaikan Netanyahu setelah sekutunya AS menyarankan agar Israel mengurangi intensitas militernya di Jalur Gaza dan pembentukan negara Palestina harus dilakukan setelah perang.
Penasihat Keamanan Nasional AS, John Kirby mengatakan bahwa negaranya tetap berpegang teguh pada prinsip dua negara dan tidak akan membiarkan adanya pendudukan kembali usai perang.
Sementara itu, Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller mengatakan bahwa negara-negara di kawasan akan menjamin keamanan nasional Israel, meskipun nanti pemerintahan Palestina di Jalur Gaza terbentuk.
"Tidak ada cara untuk menjamin keamanan abadi bagi Israel selain membangunkan kembali Gaza, membangun pemerintah dan pembentukan negara Palestina," kata Miller.
Dia menambahkan, meskipun saat ini terdapat perbedaan pendapat, tetapi dukungan AS untuk Israel tetap kuat.
Setelah lebih dari 100 hari perang Israel di Gaza, serangan tanpa henti terus berlanjut dan setidaknya 24.620 warga Palestina terbunuh.
Perang ini juga terjadi di Timur Tengah, dengan pertempuran berintensitas rendah antara tentara Israel dan Hizbullah Lebanon yang dikhawatirkan mampu meluas.
Kemudian pemberontak Houthi di Yaman yang terus menargetkan kapal-kapal internasional dan AS serta sekutu yang melancarkan serangan terhadap mereka.
