Berita

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani/Net

Politik

Isu 15 Menteri Jokowi Bakal Mundur, IPO: Sri Mulyani Harusnya Mundur Sejak Awal

JUMAT, 19 JANUARI 2024 | 10:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebanyak 15 menteri Kabinet Indonesia Maju diisukan bakal mundur dari jabatannya secara massal. Salah satu dari 15 menteri yang dikabarkan bakal mundur itu yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Namun, alasan Sri Mulyani mundur dari kabinet dinilai tidak rasional. Karena, alasan yang digunakan yaitu berkaitan dengan utang negara yang semakin membengkak.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, jika yang dijadikan alasan adalah utang negara yang menggunung, maka seharusnya Sri Mulyani mundur sejak awal pemerintahan.


“SMI (Sri Mulyani) adalah tokoh paling mengerti soal keuangan negara, sehingga alasan mundur karena faktor hutang sulit dipercaya, karena hutang sudah berlangsung sejak awal ia menjabat,” kata Dedi Kurnia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/1).

Pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini lebih percaya apabila mundurnya Sri Mulyani adalah karena faktor politik menjelang Pemilu 2024.

“Jadi, bisa saja alasan politik lebih kuat dibanding alasan utang,” ujar Dedi Kurnia.

Viral di media sosial mengenai kabar 15 menteri bakal mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut kali pertama disampaikan oleh Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri.

Faisal mengatakan bahwa kurang lebih terdapat 15 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang tengah berencana untuk hengkang meninggalkan Presiden Jokowi. Di antaranya ada Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur," ujar Faisal dalam acara Political Economic Outlook 2024 yang diunggah di akun YouTube Progresif Idn pada Senin (15/1).

Dia juga mengajak agar Menkeu Sri Mulyani membujuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan menteri-menteri lain untuk mundur dari kabinet Jokowi.

Ajakan itu dilontarkan Faisal karena dia menilai kinerja pemerintahan Jokowi buruk. Ia menyoroti sejumlah mega proyek, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kereta cepat yang dinilainya amburadul hingga mengakibatkan utang negara menggunung.

“Bikin macam-macam itu duitnya enggak ada, dengan cara apa dong jadinya? Utang. Utang sekarang Rp 8 kuadriliun," kata Faisal.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya