Berita

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani/Net

Politik

Isu 15 Menteri Jokowi Bakal Mundur, IPO: Sri Mulyani Harusnya Mundur Sejak Awal

JUMAT, 19 JANUARI 2024 | 10:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebanyak 15 menteri Kabinet Indonesia Maju diisukan bakal mundur dari jabatannya secara massal. Salah satu dari 15 menteri yang dikabarkan bakal mundur itu yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Namun, alasan Sri Mulyani mundur dari kabinet dinilai tidak rasional. Karena, alasan yang digunakan yaitu berkaitan dengan utang negara yang semakin membengkak.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, jika yang dijadikan alasan adalah utang negara yang menggunung, maka seharusnya Sri Mulyani mundur sejak awal pemerintahan.


“SMI (Sri Mulyani) adalah tokoh paling mengerti soal keuangan negara, sehingga alasan mundur karena faktor hutang sulit dipercaya, karena hutang sudah berlangsung sejak awal ia menjabat,” kata Dedi Kurnia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/1).

Pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini lebih percaya apabila mundurnya Sri Mulyani adalah karena faktor politik menjelang Pemilu 2024.

“Jadi, bisa saja alasan politik lebih kuat dibanding alasan utang,” ujar Dedi Kurnia.

Viral di media sosial mengenai kabar 15 menteri bakal mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut kali pertama disampaikan oleh Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri.

Faisal mengatakan bahwa kurang lebih terdapat 15 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang tengah berencana untuk hengkang meninggalkan Presiden Jokowi. Di antaranya ada Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur," ujar Faisal dalam acara Political Economic Outlook 2024 yang diunggah di akun YouTube Progresif Idn pada Senin (15/1).

Dia juga mengajak agar Menkeu Sri Mulyani membujuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan menteri-menteri lain untuk mundur dari kabinet Jokowi.

Ajakan itu dilontarkan Faisal karena dia menilai kinerja pemerintahan Jokowi buruk. Ia menyoroti sejumlah mega proyek, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kereta cepat yang dinilainya amburadul hingga mengakibatkan utang negara menggunung.

“Bikin macam-macam itu duitnya enggak ada, dengan cara apa dong jadinya? Utang. Utang sekarang Rp 8 kuadriliun," kata Faisal.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya