Berita

Walikota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim, bersama Ketua DPRD Kota Tidore, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Kadis Pariwisata, dan Kaban Bapelitbang saat melakukan koordinasi terkait KSPN Tidore di Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Regional III, Jakarta, Rabu (17/1)/Istimewa

Nusantara

Punya Potensi Pariwisata Besar, Ali Ibrahim Perjuangkan Kota Tidore Kepulauan Masuk KSPN

KAMIS, 18 JANUARI 2024 | 23:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, Kota Tidore Kepulauan akan didorong untuk masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Hal itu dipastikan Walikota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim, didampingi Ketua DPRD Kota Tidore, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Kadis Pariwisata, dan Kaban Bapelitbang saat melakukan koordinasi terkait KSPN Tidore di Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Regional III, Jakarta, Rabu kemarin (17/1).

"Menjadi harapan kami, sehingga siapa pun yang akan memimpin Kota Tidore Kepulauan ke depan, pengembangan pariwisata tetap berjalan, selain itu dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan, termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), itu yang menjadi harapan kami," ucap Ali dalam keterangannya, Kamis (18/1).


Terkait usulan Ali, Asisten Deputi Bidang Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kosmas Harefa mengatakan, Kota Tidore Kepulauan memang memiliki daya tarik sendiri untuk ditetapkan sebagai KSPN.

Apalagi, dilihat dari segi potensinya memang luar biasa. Termasuk jika melihat dari diameter Maluku Utara, potensi Kota Tidore Kepulauan memang luar biasa.

"Sebab selama ini di dalam dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional (Ripparnas), Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu KSPN yang meliputi Morotai, tetapi masih terlalu luas. Oleh karena itu, apa yang menjadi harapan dari teman-teman Kota Tidore Kepulauan ini perlu didukung, tentunya dari Kemenkomarves memberikan dukungan yang besar terkait hal ini," kata Kosmas.

Menanggapi koordinasi tersebut, Direktur Regional III Kemen PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandari mengatakan, ini peluang yang sangat baik, terlebih sudah dipersiapkan dokumen usulannya.

"Jadi pas sekali, nanti langkah-langkahnya bisa kita penuhi bersama. Seperti ada kajian-kajian dan penilaian khusus, nanti kita mengikuti prosesnya. Tapi untuk sementara, kami sangat mengapresiasi karena sudah ada dokumen kajian pendukungnya. Karena saat ini memang semua berbasis kajian," kata Ika.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya