Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diakui sebagai tantangan bagi pemerintahan saat ini, karena digelar secara serentak, meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) DPR RI provinsi dan kabupaten/kota, serta DPD RI.
Staf Khusus Wakil Presiden RI, Gatot Prio Utomo, menilai, Pemilu di Indonesia merupakan terbesar dan terumit di dunia, bisa dilihat dari banyak dimensi, baik waktu, jumlah pemilih, dan sebaran pemilih yang luas.
"Bayangkan, dalam waktu bersamaan memilih presiden/wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota DPR, baik pusat, provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota," katanya, lewat keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (18/1).
Pemilu di Indonesia juga diikuti pemilih dengan jumlah sangat besar, mencapai ratusan juta penduduk, ditambah cakupan wilayah negara kepulauan yang sangat luas, dengan demografi beragam, baik suku, budaya, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi.
"Kompleksitas itu jika tidak dipahami dan ditangani secara bijak berpotensi memunculkan risiko pada kohesivitas kebangsaan," tuturnya.
Karena itu Gatot memandang kualitas Pemilu 2024 harus ditingkatkan, sehingga triliunan anggaran mampu menghasilkan kepemimpinan yang bermartabat, berlegitimasi kuat, dan inklusif di semua tingkatan.
"Agar menghasilkan pemimpin bermartabat, maka Pemilu-nya harus bermartabat. Prinsip-prinsip fairness harus jadi pegangan seluruh pemangku kepentingan," kata Alumnus Universitas Indonesia itu.
Salah satu yang harus diperhatikan bersama, karena bisa mencederai prinsip keadilan dalam Pemilu, adalah soal konflik kepentingan (
conflict of interest).
Gatot tak memungkiri, saat ini banyak komponen bangsa terlibat di tim-tim pemenangan, termasuk para pejabat negara menjadi tim sukses.
"Masyarakat sulit membedakan tindakan pejabat negara, apakah dalam kapasitas sebagai pengemban amanah jabatan atau sebagai Timses Paslon, sehingga tak heran jika muncul banyak kecurigaan atau persepsi terkait netralitas," katanya.
Meski begitu Gatot yakin penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mampu menjadi pihak yang netral, menjunjung tinggi etika, dan mampu melahirkan Pemilu yang bermartabat.
"Saya yakin dua badan penyelenggara Pemilu itu selalu menjunjung tinggi etika, profesionalisme dan netralitas, seperti pada Pemilu sebelum-sebelumnya," kata dia lagi.
"Hanya dengan etika, profesionalisme, dan netralitas, KPU dan Bawaslu akan menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah pada Pemilu 2024 yang terbesar dan terumit di dunia ini," pungkas Gatot.
