Debat Cawapres Perlu Bahas Hak Rakyat atas Wilayah Kelola

Rekognisi hak rakyat atas wilayah yang dikelola perlu disinggung dalam debat keempat untuk calon wakil presiden.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, Uli Arta Siagian, menuturkan, ada ketimpangan antara korporasi dengan masyarakat dalam pengelolaan wilayah.

"Kita tahu, dengan sangat murah hati pemerintah memberikan izin industri ekstraktif kepada korporasi, yang kemudian memunculkan ketimpangan kepemilikan agraria sangat ekstrem sekali," kata Uli, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (18/1).

Menurut Uli, 60 persen lahan di Indonesia sudah dikavling dan sudah diserahkan kepada korporasi, sedangkan rakyat hanya mendapat 10 persen dari pengalokasian lahan.

"Sementara program reforma agraria maupun pertahanan sosial mandek. Nggak sampai 50 persen capaiannya di 10 tahun pemerintahan Jokowi," jelasnya.

Karena itu Uli berharap agar dalam debat Cawapres nanti isu soal rekognisi hak rakyat untuk penggarapan lahan disinggung tiga kandidat Cawapres.

"Rekognisi hak rakyat atas wilayah penting dibahas dalam perdebatan. Kita mau lihat, apa yang akan dilakukan ketiga calon menjawab persoalan ketimpangan kepemilikan agraria nanti," tutupnya.