Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Hasil Survei Indikator: Gerindra Tempel Ketat Banteng

KAMIS, 18 JANUARI 2024 | 14:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Elektabilitas PDIP masih menempati urutan teratas partai politik peserta Pemilu 2024. Namun, Partai Gerindra berada di urutan kedua hanya terpaut 2 persen. PDIP mendapatkan elektabilitas 20 persen, sementara Partai Gerindra 18,1 persen.

Demikian temuan survei terbaru Indikator Politik Indonesia bertajuk “Dinamika Elektoral di Tingkat Nasional dan 13 Provinsi Kunci” yang dirilis pada hari ini melalui daring pada Kamis (18/1).

“Ini sekaligus alarm buat PDI Perjuangan karena keinginan untuk mencapai hattrick di 2024 itu terancam oleh kehadiran Gerindra yang performanya meningkat dalam beberapa bulan terakhir,” ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.


Adapun Partai Golkar berada di peringkat ketiga dengan 11,2 persen, PKB 9,1 persen, Nasdem 6,9 persen, PKS 6,2 persen, Partai Demokrat 4,6 persen, PAN 4,2 persen, dan sisanya parpol kurang dari 4 persen. Seperti PPP, PSI, Partai Perindo, Partai Hanura, Partai Ummat, Partai Gelora, Partai Buruh, PBB, Partai Garuda, PKN.

Survei Indikator Politik Indonesia ini digelar pada medio 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Survei ini menggunakan metodologi multistage random sampling dan melibatkan sebanyak 1200 responden yang berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Kemudian, dilakukan oversample di 13 Provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Sehingga total sampel sebanyak 4.560 responden.

Dengan asumsi metode stratified random sampling, ukuran sampel basis 4560 responden memiliki toleransi kesalahan Margin of Error (MoE) sekitar ±2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya