Berita

Calon Presiden RI Ganjar Pranowo/Istimewa

Politik

Kata Ganjar, Pupuk Langka Karena Pembatasan Kuota dari Pusat

KAMIS, 18 JANUARI 2024 | 04:33 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebut kelangkaan pupuk di wilayah Jawa Tengah terjadi akibat berkurangnya kuota dari pusat, bukan karena pemberlakukan kartu tani.

Mulanya, Ganjar tiba di pasar langsung menemui para pedagang untuk cek harga bahan pokok. Para pedagang dan warga justru heboh, meminta salaman dan berfoto bareng.

Setelah itu, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu singgah di warung untuk ngobrol santai bersama para pedagang.  Saat itu ada seorang petani bernama Sayono menghampiri dan bertanya soal pupuk.


“Soal pupuk langka, Pak. Petani kesulitan mendapatkan pupuk,” kata Sayono, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Rabu (17/1).

“Katanya karena ada kartu tani,” sambungnya.

Ganjar pun menjawab secara tegas bahwa kelangkaan pupuk karena memang kuota dari pusat tidak sebanding dengan kebutuhan petani, bukan karena kartu tani.

“Kartu tani mau dihapus, kalau kuota pupuknya berkurang kan memang yang buat langka itu soal kuotanya bukan kartunya,” jelas Ganjar.

Capres berambut putih itu pun memberikan solusi bahwa kelangkaan pupuk akan teratasi kalau kuotanya ditambah dan disesuaikan dengan kebutuhan petani.

“Harusnya ini diatur. Justru kalau pupuk subsidi dijual terbuka malah bisa dikuasai orang-orang tertentu. Maka, pemerintah harus bisa mengatur itu,” tegasnya.

Jawaban Ganjar itu dibenarkan oleh Heri, salah seorang pengecer pupuk. Menurutnya, pupuk khusus petani memang tidak cukup karena kuotanya dikurangi.

“Memang kuotanya sedikit (pupuk khusus petani). Itu karena yang kasih Pak Jokowi dari pusat. Sehingga kebutuhan untuk petani kurang,” terangnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya