Berita

Calon Presiden RI Ganjar Pranowo/Istimewa

Politik

Kata Ganjar, Pupuk Langka Karena Pembatasan Kuota dari Pusat

KAMIS, 18 JANUARI 2024 | 04:33 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebut kelangkaan pupuk di wilayah Jawa Tengah terjadi akibat berkurangnya kuota dari pusat, bukan karena pemberlakukan kartu tani.

Mulanya, Ganjar tiba di pasar langsung menemui para pedagang untuk cek harga bahan pokok. Para pedagang dan warga justru heboh, meminta salaman dan berfoto bareng.

Setelah itu, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu singgah di warung untuk ngobrol santai bersama para pedagang.  Saat itu ada seorang petani bernama Sayono menghampiri dan bertanya soal pupuk.


“Soal pupuk langka, Pak. Petani kesulitan mendapatkan pupuk,” kata Sayono, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Rabu (17/1).

“Katanya karena ada kartu tani,” sambungnya.

Ganjar pun menjawab secara tegas bahwa kelangkaan pupuk karena memang kuota dari pusat tidak sebanding dengan kebutuhan petani, bukan karena kartu tani.

“Kartu tani mau dihapus, kalau kuota pupuknya berkurang kan memang yang buat langka itu soal kuotanya bukan kartunya,” jelas Ganjar.

Capres berambut putih itu pun memberikan solusi bahwa kelangkaan pupuk akan teratasi kalau kuotanya ditambah dan disesuaikan dengan kebutuhan petani.

“Harusnya ini diatur. Justru kalau pupuk subsidi dijual terbuka malah bisa dikuasai orang-orang tertentu. Maka, pemerintah harus bisa mengatur itu,” tegasnya.

Jawaban Ganjar itu dibenarkan oleh Heri, salah seorang pengecer pupuk. Menurutnya, pupuk khusus petani memang tidak cukup karena kuotanya dikurangi.

“Memang kuotanya sedikit (pupuk khusus petani). Itu karena yang kasih Pak Jokowi dari pusat. Sehingga kebutuhan untuk petani kurang,” terangnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya