Berita

Pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, usai menghadiri acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu malam (17/1)/RMOL

Politik

Cak Imin: Jangan Ada Penegakan Korupsi Berbau Kriminalisasi

KAMIS, 18 JANUARI 2024 | 00:18 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Harapan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diutarakan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Sosok yang akrab disapa Cak Imin ini berharap tidak ada kriminalisasi dalam setiap proses pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan Cak Imin usai menghadiri acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu malam (17/1).

"Harus ditegakkan dan lurus sesuai aturan. Jangan sampai ada penegakan (pemberantasan) korupsi berbau kriminalisasi," ujar Cak Imin di hadapan calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan.


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lantas menyebutkan contoh konkret yang dia temukan di masyarakat.

"Saya mendapatkan kabar, banyak kepala desa sedang mengalami ancaman kriminalisasi, tindakan-tindakan seolah-olah pemberantasan korupsi," paparnya.

Lebih lanjut, cucu dari salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Bisri Syamsuri tersebut berharap kejadian kriminalisasi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi bisa terwujud ke depannya.

"Ini tidak boleh terjadi, menjelang pemilu. Tolong. Tidak ada pemberantasan korupsi berdasarkan kriminalisasi," ucapnya seraya berharap.

"Detailnya Ketua Tim Hukum Nasional (Ari Yusuf Amir, Red) ini yang mendapatkan banyak laporan," demikian Cak Imin menutup.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

UPDATE

AKBP Didik Konsumsi Serbuk Haram sejak 2019

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:10

Anggaran Pendidikan Bisa Dioptimalkan Tanpa Direcoki MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:08

THR di Jakarta Harus Cair Paling Lambat Dua Pekan sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:25

Ibnu Muljam, Pembunuh Ali yang Hafal Al-Qur'an

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:11

PDIP Sesalkan MBG Sedot Dana Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:01

Ubunubunomologi

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:34

MBG Sah Pakai Anggaran Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:11

Golkar Dukung Impor 105 Ribu Mobil India Ditunda

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:00

Arief Poyuono: Megawati Dukung Program MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:25

Aksi Anarkis Mahasiswa di Polda DIY Ancam Demokrasi

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:23

Selengkapnya