Berita

Pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, usai menghadiri acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu malam (17/1)/RMOL

Politik

Cak Imin: Jangan Ada Penegakan Korupsi Berbau Kriminalisasi

KAMIS, 18 JANUARI 2024 | 00:18 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Harapan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diutarakan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Sosok yang akrab disapa Cak Imin ini berharap tidak ada kriminalisasi dalam setiap proses pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan Cak Imin usai menghadiri acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu malam (17/1).

"Harus ditegakkan dan lurus sesuai aturan. Jangan sampai ada penegakan (pemberantasan) korupsi berbau kriminalisasi," ujar Cak Imin di hadapan calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan.


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lantas menyebutkan contoh konkret yang dia temukan di masyarakat.

"Saya mendapatkan kabar, banyak kepala desa sedang mengalami ancaman kriminalisasi, tindakan-tindakan seolah-olah pemberantasan korupsi," paparnya.

Lebih lanjut, cucu dari salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Bisri Syamsuri tersebut berharap kejadian kriminalisasi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi bisa terwujud ke depannya.

"Ini tidak boleh terjadi, menjelang pemilu. Tolong. Tidak ada pemberantasan korupsi berdasarkan kriminalisasi," ucapnya seraya berharap.

"Detailnya Ketua Tim Hukum Nasional (Ari Yusuf Amir, Red) ini yang mendapatkan banyak laporan," demikian Cak Imin menutup.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya