Berita

Pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, usai menghadiri acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu malam (17/1)/RMOL

Politik

Cak Imin: Jangan Ada Penegakan Korupsi Berbau Kriminalisasi

KAMIS, 18 JANUARI 2024 | 00:18 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Harapan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diutarakan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Sosok yang akrab disapa Cak Imin ini berharap tidak ada kriminalisasi dalam setiap proses pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan Cak Imin usai menghadiri acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu malam (17/1).

"Harus ditegakkan dan lurus sesuai aturan. Jangan sampai ada penegakan (pemberantasan) korupsi berbau kriminalisasi," ujar Cak Imin di hadapan calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan.


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lantas menyebutkan contoh konkret yang dia temukan di masyarakat.

"Saya mendapatkan kabar, banyak kepala desa sedang mengalami ancaman kriminalisasi, tindakan-tindakan seolah-olah pemberantasan korupsi," paparnya.

Lebih lanjut, cucu dari salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Bisri Syamsuri tersebut berharap kejadian kriminalisasi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi bisa terwujud ke depannya.

"Ini tidak boleh terjadi, menjelang pemilu. Tolong. Tidak ada pemberantasan korupsi berdasarkan kriminalisasi," ucapnya seraya berharap.

"Detailnya Ketua Tim Hukum Nasional (Ari Yusuf Amir, Red) ini yang mendapatkan banyak laporan," demikian Cak Imin menutup.

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

UPDATE

IShowSpeed Bertemu BTS di Belakang Panggung Final Piala Dunia 2026

Senin, 20 Juli 2026 | 18:16

Baru Dua Pekan Beroperasi, PT DSI Kelola Devisa Rp188 Triliun

Senin, 20 Juli 2026 | 18:16

Ganti Presiden Belum Tentu Ubah Keadaan

Senin, 20 Juli 2026 | 18:11

Teknologi Terkini Diandalkan untuk Deteksi Dini Kerusakan Hutan

Senin, 20 Juli 2026 | 18:02

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia Perkuat Pertahanan Maritim RI

Senin, 20 Juli 2026 | 17:53

Milenial Mendominasi Daftar Pemilih 2029

Senin, 20 Juli 2026 | 17:45

PKB Dukung Penuh Arah Baru Ekonomi Gagasan Prabowo

Senin, 20 Juli 2026 | 17:44

Prabowo Heran MBG Diserang, Sementara Kebocoran Negara Justru Didiamkan

Senin, 20 Juli 2026 | 17:37

Hibah Kapal Induk Italia Tak Boleh Jadi Beban Negara

Senin, 20 Juli 2026 | 17:34

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Ditangkap Usai Nobar Pildun di Rumah Dinas

Senin, 20 Juli 2026 | 17:21

Selengkapnya