Berita

Tangkapan layar Ketua Komite Nasional TPPU Mahfud MD/Rep

Hukum

Bongkar Kasus Impor Emas Senilai Rp189 T Jadi Prestasi Terbaik Satgas TPPU

RABU, 17 JANUARI 2024 | 19:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dalam kurun waktu delapan bulan, kinerja Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang paling signifikan adalah terkait kasus importasi emas dengan nilai transaksi keuangan mencurigakan sebesar Rp189 triliun.

Hal itu disampaikan langsung Ketua Komite Nasional TPPU, Mahfud MD dalam kegiatan konferensi pers kinerja Satgas TPPU yang telah berakhir pada 31 Desember 2023.

Mahfud mengatakan, Satgas TPPU dibentuk atas adanya 300 surat Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) tentang dugaan TPPU senilai Rp349 triliun.


"Perkembangan yang paling signifikan dari kerja Satgas TPPU adalah penanganan surat LHP nomor SR 205/2020 terkait kasus importasi emas dengan nilai transaksi keuangan mencurigakan sebesar Rp189 triliun," kata Mahfud kepada wartawan, Rabu (17/1).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini menilai, sebelum ada Satgas TPPU, kasus tersebut tidak berjalan. Namun dengan supervisi Satgas TPPU, kasus mulai diproses dengan mengungkap dugaan tindak pidana kepabeanan oleh penyidik Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dan dugaan tindak pidana perpajakan oleh Ditjen Pajak.

"Status kasus kepabeanan importasi emas Group SB telah naik ke tahap penyidikan. Sedangkan kasus perpajakan dalam tahap pengumpulan bukti permulaan yang terdiri dari 4 wajib pajak dengan perkiraan pajak kurang bayar mencapai ratusan miliar rupiah," jelas Mahfud.

Sedangkan terhadap kasus lainnya kata Mahfud, saat ini sedang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya