Pemerintah Dorong Percepatan Proyek Mass Rapid Transit Koridor Timur-Barat

Dalam upaya mewujudkan transportasi efisien dan terintegrasi di DKI Jakarta dan sekitarnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Rakor Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional untuk MRT East-West Phase I Stage I di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (16/01).

Proyek itu merupakan langkah maju pengembangan sistem transportasi massal di DKI Jakarta dan sekitarnya, yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Jakarta dan sekitarnya.

Proyek itu diwujudkan melalui dukungan mitra internasional, Japan International Cooperation Agency (JICA), yang telah menunjukkan komitmen mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Proyek MRT East-West terdiri atas 2 fase, fase pertama meliputi Kembangan–Medan Satria sepanjang 39,3 km dan fase kedua sepanjang 50,4 km mulai dari Balaraja-Kembangan hingga Medan Satria-Cikarang.

“Masalahnya infrastruktur, jadi dalam konteks Proyek Strategis Nasional sudah biasa lintas wilayah, lintas daerah. Yang penting kan investornya ada, pengelola proyeknya ada, nanti operasionalnya juga jelas. Kepemilikan dari MRT operation juga jelas. PT MRT nya juga jelas,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat memimpin Rakor.

Pada kesempatan itu Menko Airlangga menggarisbawahi bahwa proyek MRT East-West Phase I Stage I itu tidak hanya akan mengurangi kemacetan, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia.

Penandatanganan Minutes of Discussion Phase 1 Stage 1 antara JICA, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Pemprov DKI, dan MRTJ pada November 2023, menandai langkah konkret dalam perwujudan proyek tersebut. Dengan dukungan
pendanaan dari JICA sebesar USD3 miliar, proyek itu diharapkan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya.

Komitmen kerja sama juga telah ditunjukkan saat Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, menandatangani pledge Pembangunan MRT Jalur Timur–Barat pada 16 Desember 2023 lalu.

Sebagai tindak lanjut dari Rakor itu, Menko Airlangga segera mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) terkait penyelenggaraan MRT East West, sebagai dasar Loan Negotiation dan Loan Signing pada Maret 2024.

Menko Airlangga berkomitmen mengawal dan memastikan kelancaran pembangunan proyek itu, dengan didukung sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra internasional. Menko Airlangga juga menekankan pentingnya proyek itu sebagai bagian dari upaya memperbaiki dan meningkatkan sistem transportasi massal di ibukota.

Senada dengan Menko Airlangga, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hadir dalam rapat itu mendukung secara keseluruhan pelaksanaan proyek MRT East–West.

Disepakati bahwa kelembagaan proyek akan melibatkan Kementerian Perhubungan sebagai executing agency, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai implementing agency, dan PT MRT Jakarta sebagai sub implementing agency. Dalam hal pembebanan pembiayaan, disepakati bahwa proporsi loan yang digunakan adalah 49% on-granting dan 51% on-lending.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkomitmen untuk pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah DKI Jakarta. Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang terlibat juga telah berkomitmen untuk memastikan pengadaan tanah, pelaksanaan, dan pengoperasian proyek MRT East–West terselenggara dengan baik.

Sebagai penutup, Menko Airlangga menyampaikan bahwa proyek MRT East-West yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional akan terus dilakukan upaya percepatan karena arahan Presiden Republik Indonesia di Semester I Tahun 2024 seluruh PSN dapat diselesaikan atau minimal tercapainya financial close dan groundbreaking.

Arahan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat sehingga proyek MRT East-West ditargetkan untuk dilakukan groundbreaking di bulan Agustus 2024.