Berita

Videotron Anies Baswedan di depan Grand Metropolitan Bekasi, Jawa Barat, serta Graha Mandiri, Jakarta/Rep

Politik

Videotron Anies Dicekal, Aktivis Curiga Ada yang Panik Gelombang Perubahan

SELASA, 16 JANUARI 2024 | 19:15 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penurunan videotron Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan di sejumlah titik yang dipasang relawan merupakan upaya penjegalan yang sudah sering terjadi.

Videotron yang dicekal itu antara lain di depan Grand Metropolitan Bekasi, Jawa Barat, serta Graha Mandiri, Jakarta. Videotron berisi visual dukungan hasil kolaborasi akun X (dulu Twitter) @aniesbubble dan @olpproject. Videotron tersebut dibiayai secara mandiri oleh pendukung paslon capres nomor urut 1.

"Pencekalan videotron Anies akibat kepanikan datangnya gelombang perubahan," kata Presidium Perhimpunan Aktivis 98 (PA 98), Agung Nugroho dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (16/1).


Agung mengungkapkan bahwa upaya penjegalan menuju kursi RI 1 sudah dilakukan sejak Anies masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Semua peristiwa penjegalan kepada Anies adalah satu rangkaian dan dilakukan oleh kekuatan besar yang takut terhadap antusias massa dalam menyambut Anies sebagai pemimpin masa depan" kata Agung yang juga Pendiri Lintas Aktivis Jakarta (LAJ) ini.

Rangkaian peristiwa penjegalan Anies dimulai dari pelarangan oleh Paspampres saat menyambut Persija juara di Stadion Utama Gelora Bung Karno, penjegalan pelaksanaan Formula E, pelarangan Anies mengambil langkah dalam pengendalian Covid-19 di Jakarta, pelarangan tempat acara sosialisasi dan kampanye, sampai ancaman kepada pihak-pihak yang ingin membantu Anies dalam kampanye pilpres.

Agung mengingatkan, seluruh rangkaian penjegalan Anies adalah gejala semakin kuatnya Pemilu 2024 tidak akan berjalan jujur dan adil (jurdil).

"Satu-satunya jalan agar pemilu jurdil adalah memaksa penguasa untuk keluar dari arena pemilu agar tidak ada lagi tendensi kekuasaan bermain-main dengan proses pemilu demi kemenangan salah satu paslon," demikian Agung.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya