BPK Audit Keuangan KPU dan Bawaslu Tahun 2022

Audit anggaran yang digelontorkan negara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tahun 2022, mulai dikerjakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua KPU RI Hasyim Asyari bersama Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, menerima kunjungan Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadi, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).

"Pada hari ini, Selasa, tanggal 16 Januari 2024, pertemuan awal antara BPK dengan KPU dan Bawaslu, yaitu dalam rangka memeriksa laporan keuangan yang digunakan tahun anggaran 2022 kemarin," ujar Hasyim usai melakukan pertemuan tertutup.

Nyoman menjelaskan, kunjungan BPK ke kantor KPU RI bertemu dengan pimpinan dua lembaga penyelenggara pemilu itu, dipastikan sebagai langkah awal.

"Hari ini BPK melakukan entry meeting untuk pemeriksaan laporan keuangan di KPU dan Bawaslu, baik di pusat maupun daerah," katanya.

Dia menjelaskan, pemeriksaan laporan keuangan KPU dan Bawaslu dalam rangka memastikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diterima tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Secara akuntabel, transparan, dan memiliki manfaat yang terbaik untuk bangsa dan negara," sambungnya menegaskan.

Pemeriksaan itu, disebutkan Nyoman, akan berlangsung selama 1 semester atau 6 bulan, dan supaya kerja KPU dan Bawaslu sesuai peraturan perundang-undangan.

"Dalam pesta demokrasi ini mengoptimalkan, mengekonomiskan, mengefisienkan dan mengefektifkan pengelolaan keuangan negara," urai Nyoman.

"Agar anggaran yang diterima nanti betul-betul menghasilkan suatu produk kerja, salah satunya adalah pesta demokrasi yang terbaik bagi bangsa dan rakyat Indonesia," tutupnya.