Berita

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta/Net

Politik

Pangkas Kemiskinan, Gelora Sodorkan Prabowo-Gibran Program Ini

SELASA, 16 JANUARI 2024 | 16:27 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Jika menang Pilpres 2024, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diminta memutus mata rantai kemiskinan yang angkanya sekitar 10 persen atau hampir 30 juta.

"Kalau kita bicara kemiskinan, itu merupakan umat Islam," kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (16/1).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode 28 dengan tema 'Umat Perlu Peta Jalan, Bukan Provokasi' yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin malam (15/1).


Dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan tersebut, Partai Gelora dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperjuangkan agenda bantuan gizi ibu hamil, wajib belajar 16 tahun ditambah makan siang gratis di sekolah dan pesantrean, serta kuliah gratis.
 
"Dengan agenda tersebut, negara akan mengubah masyarakat kita menjadi masyarakat yang berpengetahuan. Agenda ini tentu akan mendapatkan tantangan kelompok liberal, mereka menolak negara campur tangan, tapi menurut kita negara harus memberikan fasilitas, termasuk kuliah gratis, sehingga semua orang bisa menuntut ilmu," kata Anis Matta.

Anis Matta berpandangan bahwa anggaran yang diperlukan untuk memfasilitasi agenda tersebut, memang sangat besar, namun apabila ada kebijakan keberpihakan dari pemerintah (political will), hal itu bisa dialokasikan.

"Jadi begini cara kita menerjemahkan ajaran-ajaran agama ini dalam kebijakan politik. Kita memang perlu kesabaran waktu berhadapan dengan umat untuk terus-menerus mengulangi penjelasan soal ini," kata Anis Matta.

Anis Matta mengaku tidak bosan menjelaskan hal ini secara terus menerus ke masyarakat, agar umat memiliki pengetahuan kesadaran keagamaan dan politik. Partai politik, lanjutnya, harus memimpin gerakan pencerahan pemikiran di tengah masyarakat.

"Partai politik harus menjadi publik educator yang melakukan pembaharuan pemikiran. Kita harus menjalankan langkah-langkah ini, karena umat perlu peta jalan kebangkitan, bukan provokasi," pungkas Anis Matta.






Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya