Berita

Representataive Image/Net

Bisnis

KKP Buka Suara soal Dugaan Kasus Suap Perusahaan Software Jerman

SELASA, 16 JANUARI 2024 | 15:19 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI buka suara terkait kasus dugaan suap yang dilakukan perusahaan raksasa software Jerman, SAP.

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Wahyu Muryadi, mengatakan pihaknya belum mengetahui tentang kasus yang menyeret kementerian itu.

"Kami tidak tahu menahu soal masalah ini. Menurut pasalnya, (kasus) itu terjadi pada 2015-2018. Kami tidak dalam posisi menjawab karena di luar era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono," kata Wahyu, dikutip VOI, pada Selasa (16/1).


Kasus dugaan suap yang dilakukan SAP mencuat setelah Departemen Kehakiman atau Department of Justice (DoJ) Amerika Serikat menjatuhkan sanksi sebesar 220 juta dolar (Rp3,4 triliun) terhadap perusahaan tersebut.

Dalam kasus tersebut, SAP disebut melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA), karena menyuap pejabat Indonesia dan Afrika Selatan demi kelancaran bisnisnya.

“Penyelesaian SAP dengan departemen tersebut bermula dari skema suap kepada pejabat pemerintah di Afrika Selatan dan Indonesia. Upaya bersama ini mengakibatkan perusahaan terdakwa membayar hukuman pidana yang signifikan dan menyetujui langkah-langkah perbaikan jangka panjang,”kata DOJ, dalam pernyataannya.

SAP diduga menyuap pejabat Indonesia dalam bentuk pembayaran tunai, sumbangan politik, transfer elektronik, dan barang mewah lainnya yang dibayari SAP.

Kasus tersebut terjadi sekitar tahun 2015 dan 2018 melalui agen-agen tertentu, kepada pejabat departemen/lembaga di Indonesia. Termasuk KKP, serta Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo).

Selain terjadi terhadap pejabat Indonesia, SAP juga diduga menyuap pejabat Afrika Selatan pada 2013 dan 2017. Suap tersebut diberikan kepada pejabat pemerintah Kota Johannesburg, Kota Tshwane, Departemen Air dan Sanitasi, dan BUMN energi Afrika Selatan, Eskom Holdings Limited.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya