Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Koalisi Paslon 1 dan 3 Berpeluang Makzulkan Jokowi

SELASA, 16 JANUARI 2024 | 09:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi bisa saja terjadi jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk melengserkan Presiden Jokowi adalah dengan bergabungnya paslon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu paslon 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di putaran kedua.

"Jika koalisi 1 dan 3 sepakat (berkoalisi), tinggal nambah 3 persen suara dari anggota partai pendukung pemerintah dan itu ada peluang (pemakzulan)," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/1).


Diketahui, partai pendukung Anies-Muhaimin di parlemen terdiri dari PKS, Nasdem dan PKB. Sementara partai pendukung Ganjar-Mahfud di DPR RI terdiri dari PDIP, PPP.

Di sisi lain, pemakzulan presiden membutuhkan proses panjang. Namun hal ini dianggap sulit terwujud karena mayoritas partai DPR berada di gerbong Presiden Jokowi.

Meski begitu, Analis politik Universitas Nasional itu tetap mengharapkan keberanian partai politik di parlemen untuk mengusulkan pemakzulan tersebut.

"Pemakzulan Presiden masih memungkinkan dan sebuah keniscayaan," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya