Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Istimewa

Politik

Isu Pemakzulan Sengaja Diembuskan untuk Jatuhkan Kandidat Capres Lawan

SELASA, 16 JANUARI 2024 | 08:04 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo yang santer belakangan ini dianggap sebagai isu pamungkas yang sengaja diembuskan untuk menjatuhkan kandidat capres-cawapres tertentu. Sebab, pemakzulan akan sulit terjadi.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, isu pemakzulan sulit dan tidak akan terjadi. Selain terkesan sarat dengan kepentingan, isu tersebut tidak akan berpengaruh kepada elektabilitas serta pilihan politik masyarakat.

"Isu pemakzulan adalah isu pamungkas yang sengaja ingin diembuskan untuk menjatuhkan kandidat tertentu. Namun saya lihat tidak akan signifikan (berpengaruh terhadap elektabilitas), karena publik sudah tahu mana yang harus dipilih mana yang tidak harus dipilih," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/1).


Terlebih lagi, lanjut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, isu pemakzulan atau impeachment ini pada akhirnya akan berujung di partai politik. Sementara Parpol saat ini masih terkonsentrasi penuh pada upaya pemenangan masing-masing kandidat baik pileg maupun pilpres.

Untuk itu, jika isu pemakzulan terus diembuskan, justru akan mendapatkan penilaian yang buruk dari publik. Karena pihak-pihak tersebut dianggap tidak kreatif dalam memainkan strategi guna pemenangan calon dalam pilpres yang tidak lama lagi akan dilangsungkan.

"Saya kira itu hanyalah isu murahan. Mestinya jika terdesak oleh kemungkinan kekalahan tidak dengan menggunakan isu pemakzulan. Harusnya lebih fokus kepada strategi pemenangan yang efektif guna dapat memikat suara publik," pungkas Saiful.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya