Berita

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja/RMOL

Politik

Bawaslu Tak Bisa Proses Transaksi Janggal Parpol, Ini Alasannya

SENIN, 15 JANUARI 2024 | 16:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Transaksi janggal di rekening partai politik (parpol) maupun elite politik yang bersumber dari luar negeri dan dana proyek strategis nasional (PSN), berdasarkan data temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tidak bisa diproses Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, data temuan PPATK yang dikirimkan ke pihaknya hanya sebatas informasi kelembagaan, bukan untuk dipublikasi.

"Dalam surat PPATK disebutkan bahwa informasi ini hanya untuk kepentingan informasi dana kampanye yang kemudian hal tersebut tidak boleh dipublish ke luar," ujar Bagja saat ditemui di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/1).


Dia menyebutkan, dalam surat tersebut juga termaktub jelas keterangan dari PPATK bahwa data yang diberikan kepada Bawaslu tidak bisa serta merta disampaikan ke publik.

Meski begitu, anggota Bawaslu RI dua periode itu memastikan pihaknya akan mempelajari keterkaitan temuan PPATK dengan regulasi pemilu, khususnya terkait dana kampanye.

"Kalau ada dugaan tindak pidana, maka kami meneruskannya ke Sentra Gakkumdu," urai Bagja.

Lebih lanjut, dia memastikan kapasitas Bawaslu dalam kasus transaksi janggal yang ditemukan PPATK harus teridentifikasi sebagai dugaan pelanggaran pemilu atau pidana pemilu, sehingga bisa ditindaklanjuti di Bawaslu RI.

Apalagi menurutnya, dari temuan PPATK tersebut juga terdapat dugaan tindak pidana selain pemilu, di mana terdapat 36,67 anggaran PSN mengalir ke elite politik maupun aparatur sipil negara (ASN), yang diduga sebagai tindak pidana korupsi.

"Yang jelas, kami bukan untuk penegak hukum di bidang itu," demikian Bagja menambahkan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya