Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan bantuan pangan beras/Ist

Politik

Bantu Masyarakat Rentan, Pemerintah Lanjutkan Program Bantuan Pangan Hingga Juni 2024

SENIN, 15 JANUARI 2024 | 16:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Program penyaluran Bantuan Pangan menjadi instrumen kebijakan yang kembali digulirkan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan menanggulangi kenaikan harga pangan yang berdampak pada masyarakat rentan, terlebih di tengah fenomena perubahan cuaca saat ini.

Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Bantuan Pangan untuk tahun 2024 akan disalurkan kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang masing-masing akan menerima sebanyak 10 kg beras setiap bulan.

Guna memastikan langsung kelancaran dan ketepatan sasaran penyaluran, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkesempatan meninjau penyaluran di sejumlah wilayah. Salah satunya, di Desa Batu Cermin, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.


"Ini program arahan Bapak Presiden. Kemarin dalam sidang paripurna meminta ini diperpanjang sampai bulan Juni. Jadi Bapak Ibu akan terima 10 kg beras setiap bulan sampai dengan bulan Juni," ujar Airlangga, Snein (15/1).

Penyaluran Bantuan Pangan di Desa Batu Cermin tersebut diberikan kepada 100 orang PBP. Adapun Bantuan Pangan di Kabupaten Manggarai Barat untuk tahun 2024 secara keseluruhan akan dialokasikan kepada 42.808 orang PBP.

Airlangga menyampaikan, pemerintah juga terus berupaya untuk menjaga ketersedian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) termasuk di Provinsi NTT guna memenuhi kebutuhan program bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga pangan.

Setelah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 5 orang perwakilan PBP dan meninjau langsung persediaan beras di Gudang Bulog Batu Cermin, Airlangga juga
menyaksikan langsung proses penyaluran bantuan kepada para PBP.

"Hasil temu wicara dengan masyarakat terungkap masyarakat sangat membutuhkan Bantuan Pangan Beras ini," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya