Berita

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto/Net

Politik

SDR: Bongkar Bancakan ASN dan Politisi, PPATK Bersama Rakyat

SENIN, 15 JANUARI 2024 | 10:09 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka kedok berbagai modus transaksi mencurigakan pada Proyek Strategis Nasional (PSN).

Salah satu temuan lembaga intelijen keuangan paling menarik adalah dugaan aliran dana PSN ke kantong Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga politikus, selama 2023.

Total dana PSN sebesar 36,67% transaksi dana diduga digunakan bukan untuk pembangunan proyek, melainkan untuk kepentingan pribadi.


Menanggapi itu, Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), melalui siaran persnya, Senin (15/1), menyampaikan, publik harus mendukung dan mengapresiasi keberanian Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkap transaksi janggal terkait PSN, yang ternyata digunakan untuk bancakan.

Tentunya, kata dia, publik harus mengawal hasil temuan PPATK, agar ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

"PSN yang semestinya seharusnya untuk kepentingan rakyat, ternyata dijadikan bancakan oleh ASN dan politisi busuk, dengan kelakuan aji mumpung serta culas," katanya.

ASN dan politisi berperilaku pemburu rente yang sudah pasti untuk memperkaya diri sendiri itu, kata dia, sama sekali tidak memikirkan nasib bangsa dan negara.

"PPATK harus melapor dan menggandeng KPK, menindaklanjuti temuan itu. Terpenting, dengan temuan PPATK itu publik makin sadar bahwa ASN dan politisi bancakan dengan memakan uang hasil pajak rakyat yang digunakan dalam PSN itu," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya