Berita

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto/Net

Politik

SDR: Bongkar Bancakan ASN dan Politisi, PPATK Bersama Rakyat

SENIN, 15 JANUARI 2024 | 10:09 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka kedok berbagai modus transaksi mencurigakan pada Proyek Strategis Nasional (PSN).

Salah satu temuan lembaga intelijen keuangan paling menarik adalah dugaan aliran dana PSN ke kantong Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga politikus, selama 2023.

Total dana PSN sebesar 36,67% transaksi dana diduga digunakan bukan untuk pembangunan proyek, melainkan untuk kepentingan pribadi.


Menanggapi itu, Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), melalui siaran persnya, Senin (15/1), menyampaikan, publik harus mendukung dan mengapresiasi keberanian Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkap transaksi janggal terkait PSN, yang ternyata digunakan untuk bancakan.

Tentunya, kata dia, publik harus mengawal hasil temuan PPATK, agar ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

"PSN yang semestinya seharusnya untuk kepentingan rakyat, ternyata dijadikan bancakan oleh ASN dan politisi busuk, dengan kelakuan aji mumpung serta culas," katanya.

ASN dan politisi berperilaku pemburu rente yang sudah pasti untuk memperkaya diri sendiri itu, kata dia, sama sekali tidak memikirkan nasib bangsa dan negara.

"PPATK harus melapor dan menggandeng KPK, menindaklanjuti temuan itu. Terpenting, dengan temuan PPATK itu publik makin sadar bahwa ASN dan politisi bancakan dengan memakan uang hasil pajak rakyat yang digunakan dalam PSN itu," tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya