Berita

Dekan FISIP Unjani Kota Cimahi, Agus Subagyo/RMOLJabar

Politik

Soal Pertahanan Negara, Indonesia Harus Belajar dari Konflik Internasional

SENIN, 15 JANUARI 2024 | 00:06 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Konflik internasional dapat menjadi bahan evaluasi bagi pertahanan negara Indonesia ke depan. Sebagai contoh, konflik senjata antara Israel dan Palestina yang terjadi sampai saat ini.

Begitu disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Kota Cimahi, Agus Subagyo, saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (14/1).

Menurut Agus, konflik internasional tersebut menjadi ruang gagasan untuk evaluasi pertahanan Indonesia. Seperti saat ini, Jalur Gaza di Palestina itu hancur akibat serangan tentara Israel melalui udara menggunakan rudal, bom, dan sebagainya.


"Tapi belum bisa menguasai Jalur Gaza, kenapa? Karena tentara-tentaranya ketika masuk selalu diserang melalui strategi hit and run, ada terowongan, dan sebagainya, sehingga tentara darat dari Israel itu susah untuk menguasai," terangnya.

Berkenaan penguasaan wilayah, dia menjelaskan, tentara Israel mengalami kesulitan karena Hamas membangun terowongan-terowongan di bawah tanah yang dipergunakan sebagai strategi tempur, perang gerilya, perang granat, dan lain sebagainya.

"Sehingga sampai saat ini diserang hancur dan sebagainya tapi wilayah tidak dikuasai atau belum dikuasai. Nah, ini yang kemudian di kita juga harus seperti itu," katanya.

Terkait pertahanan melalui pembangunan terowongan di Indonesia, dia menuturkan, harus direncanakan dari awal karena yang merencanakan tidak hanya TNI saja tapi harus Pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota.

"Karena yang membangun jalan kan bukan tentara tapi pemerintah artinya pemerintah daerah, PUPR, dan sebagainya," ungkapnya.

Dibeberkan Agus, pertahanan bawah tanah tersebut juga dilakukan di berbagai negara. Salah satunya Korea Selatan yang dijalannya itu terowongan semua.

"Untuk kepentingan sipil itu memang untuk jalan, tapi nanti ketika misalnya ada tentara Korea Utara masuk itu bisa ditutup terowongannya dan orang bisa ada di dalamnya. Termasuk sudah antibom, antikimia, dan sebagainya," jelasnya.

Selain Korea Selatan, dia menyebutkan, di Singapura pun telah melakukan hal yang sama. Kalau mau ke Bandara Internasional Changi itu ada jalan tol, itu bisa digunakan untuk take off pesawat karena emang Singapura hanya punya satu bandara.

"Makanya kalau bandara dihancurkan sudah tidak bisa lagi landing atau take off pesawat. Makanya mereka merancang jalan tol untuk runway lah begitu," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya