Berita

Senat Mahasiswa Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung menggelar seminar bertajuk 'Bagaimana Kabar Hukum Dalam Demokrasi Kita Hari Ini'/Ist

Politik

Universitas Islam Cipasung Suarakan Netralitas Pemerintah di Pemilu 2024

MINGGU, 14 JANUARI 2024 | 09:55 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Senat Mahasiswa Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung menyuarakan pentingnya netralitas pemerintah dan jajaran, seperti Pemda (PNS), TNI, Polri dalam perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertajuk 'Bagaimana Kabar Hukum Dalam Demokrasi Kita Hari Ini' di Tasikmalaya, yang diadakan beberapa waktu lalu.

Pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Syariah di Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung, Endin Lidinillah mengatakan, Pemilu 2024 harus diikuti dan diketahui secara transparan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Berbagai macam kritik dan masukkan diajukan dalam sesi diskusi yang artinya ini menandakan bahwa kita memiliki potensi untuk melihat masa depan Indonesia yang kaya akan orang-orang yang mencintai kebenaran dan keadilan," kata Endin dikutip Minggu (14/1).

Sementara itu, Mahasiswa Magister Filsafat Universitas Gadjah Mada Diwan Masnawi mendorong pentingnya generasi muda untuk mencari calon pemimpin terbaik dengan mengedepankan demokrasi transparan dan partisipasi publik.

“Kita harus meningkatkan minat publik dan perannya dalam dunia politik, karena sejatinya perubahan kearah yang lebih baik hanya dapat dilakukan ketika kita mau dan mampu bergerak bersama dengan terlibat di dalamnya," ujar Diwan Masnawi.

Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung, Ahmad Alwi mengatakan, seminar tersebut diadakan agar mahasiswa mampu memahami realita yang sedang terjadi dalam momen pemilu hari ini.

"Kami berharap pemerintah dan aparat untuk tetap netral dan tidak melakukan intervensi yang dapat mencederai demokrasi Indonesia dalam Pemilu 2024," ujar Ahmad Alwi.


Ia mengungkapkan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tingi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Jawa Barat melaksanakan seminar serupa di sejumlah titik untuk meningkatkan kesadaran dan kebijaksanaan publik dalam menyikapi fenomena politik yang berlangsung.

Perwakilan BEM PTNU Jawa Barat, Alfi menyayangkan berbagai fenomena oknum pemerintah yang tidak netral karena akan semakin menurunkan indeks demokrasi di Indonesia jelang Pemilihan Umum 2024 pada 14 Februari 2024.

Sedangkan Pengurus Pusat BEM PTNU Se-Nusantara, Sofyan Taheer berharap tidak ada intervensi pemerintah yang dapat mencederai prinsip Pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil).

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari buruh, petani, nelayan, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menggelorakan dan mengawal Pemilu tahun 2024 yang penuh kejujuran, keadilan, dan demokratis," kata Sofyan.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Tiga Hakim PN Surabaya Tersangka Dugaan Suap Diperiksa di Kejagung

Selasa, 05 November 2024 | 14:04

Beberapa Jam Sebelum Pilpres AS, Korut Luncurkan Rudal Balistik ke Laut Timur

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Pembiayaan Hijau Jadi Kunci Percepatan SDGs

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Rapat Bareng Kementan

Selasa, 05 November 2024 | 13:57

Cegah Pelanggaran Etik, DKPP Rakor Bareng 622 Penyelenggara Pemilu

Selasa, 05 November 2024 | 13:53

Susun Prolegnas 2025-2029, Baleg DPR Bahas Revisi UU Hak Cipta

Selasa, 05 November 2024 | 13:51

BPOM Sita Puluhan Ribu Kemasan Latio Imbas Kasus Keracunan

Selasa, 05 November 2024 | 13:45

Laporan Dugaan Gratifikasi Private Jet Kaesang Masih Berproses di KPK

Selasa, 05 November 2024 | 13:36

DKPP Terima 584 Pengaduan Pilkada, Terbanyak di Sumut

Selasa, 05 November 2024 | 13:35

Masih Sakit, Megawati Belum Bisa Bertemu Prabowo

Selasa, 05 November 2024 | 13:20

Selengkapnya