Senat Mahasiswa Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung menggelar seminar bertajuk 'Bagaimana Kabar Hukum Dalam Demokrasi Kita Hari Ini'/Ist
Senat Mahasiswa Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung menyuarakan pentingnya netralitas pemerintah dan jajaran, seperti Pemda (PNS), TNI, Polri dalam perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertajuk 'Bagaimana Kabar Hukum Dalam Demokrasi Kita Hari Ini' di Tasikmalaya, yang diadakan beberapa waktu lalu.
Pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Syariah di Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung, Endin Lidinillah mengatakan, Pemilu 2024 harus diikuti dan diketahui secara transparan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
"Berbagai macam kritik dan masukkan diajukan dalam sesi diskusi yang artinya ini menandakan bahwa kita memiliki potensi untuk melihat masa depan Indonesia yang kaya akan orang-orang yang mencintai kebenaran dan keadilan," kata Endin dikutip Minggu (14/1).
Sementara itu, Mahasiswa Magister Filsafat Universitas Gadjah Mada Diwan Masnawi mendorong pentingnya generasi muda untuk mencari calon pemimpin terbaik dengan mengedepankan demokrasi transparan dan partisipasi publik.
“Kita harus meningkatkan minat publik dan perannya dalam dunia politik, karena sejatinya perubahan kearah yang lebih baik hanya dapat dilakukan ketika kita mau dan mampu bergerak bersama dengan terlibat di dalamnya," ujar Diwan Masnawi.
Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung, Ahmad Alwi mengatakan, seminar tersebut diadakan agar mahasiswa mampu memahami realita yang sedang terjadi dalam momen pemilu hari ini.
"Kami berharap pemerintah dan aparat untuk tetap netral dan tidak melakukan intervensi yang dapat mencederai demokrasi Indonesia dalam Pemilu 2024," ujar Ahmad Alwi.
Ia mengungkapkan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tingi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Jawa Barat melaksanakan seminar serupa di sejumlah titik untuk meningkatkan kesadaran dan kebijaksanaan publik dalam menyikapi fenomena politik yang berlangsung.
Perwakilan BEM PTNU Jawa Barat, Alfi menyayangkan berbagai fenomena oknum pemerintah yang tidak netral karena akan semakin menurunkan indeks demokrasi di Indonesia jelang Pemilihan Umum 2024 pada 14 Februari 2024.
Sedangkan Pengurus Pusat BEM PTNU Se-Nusantara, Sofyan Taheer berharap tidak ada intervensi pemerintah yang dapat mencederai prinsip Pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil).
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari buruh, petani, nelayan, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menggelorakan dan mengawal Pemilu tahun 2024 yang penuh kejujuran, keadilan, dan demokratis," kata Sofyan.
