Berita

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata/RMOL

Politik

KPK akan Bekali Capres-Cawapres Program Antikorupsi

MINGGU, 14 JANUARI 2024 | 09:44 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta para pasangan capres-cawapres untuk memperbaiki LHKPN yang belum benar. Bahkan, jika capres-cawapres yang memenangkan Pilpres 2024 diminta untuk menggandeng KPK mengecek LHKPN para calon menterinya.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, dalam acara Paku Integritas bagi ketiga pasangan capres-cawapres pada Rabu besok (17/1), KPK akan mendorong transparansi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Paling kita akan minta supaya LHKPN yang belum benar, tolong dong dibenarin. Transparansi itu akan kita dorong ke para calon itu," kata Alex seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/1).


Dalam acara Paku Integritas nantinya, kata Alex, KPK juga akan memberikan pembekalan menyangkut persoalan korupsi. KPK akan meminta para calon memaparkan gagasannya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Jadi bukan debat, nggak ada debat terkait dengan program-program antikorupsi. Lebih kita ke memberikan pembekalan," tutur Alex.

Pada akhir acara kata Alex, masing-masing pasangan akan melakukan penandatanganan pakta integritas. Alex pun juga akan mendorong para pasangan capres-cawapres untuk menjadikan UU Perampasan Aset menjadi program utama.

"Ya itu, termasuk itu benar besok kita sampaikan itu (komitmen pecat menteri jika tak patuh LHKPN). Kalau perlu sebelum nunjuk menteri," pungkas Alex.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya