Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

PDIP Didorong Galang Kekuatan Impeachment Jokowi

MINGGU, 14 JANUARI 2024 | 09:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

PDI Perjuangan disarankan berani mengambil sikap untuk menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo jika tidak ingin memecat dan menarik dukungannya.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, jika tidak menarik kader dan memecat Jokowi, maka pilihan lainnya untuk partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu adalah melakukan pemakzulan atau impeachment kepada Jokowi.

"Saya kira jika PDIP mau menggalang dukungan untuk melakukan impeachment kepada Jokowi secara politik mampu. Dan itu dapat digunakan untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar sekaligus penyelamatan terhadap partai," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/1).


Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, konfigurasi politiknya bisa memenuhi jika PDIP berkeinginan untuk menjatuhkan Jokowi dari tampuk kekuasaan presiden.

Jika PDIP menjalin komunikasi dengan Partai Nasdem, PKB, PKS, dan PPP, maka setidaknya lebih dari 50 persen suara parlemen dapat mengajukan penjatuhan Presiden Jokowi.

"Terlebih lagi leading sector penjatuhan dapat berangkat dari DPR, dan kita tau Ketua DPR saat ini adalah berasal dari PDIP," tutur Saiful.

Saiful mengatakan, sudah saatnya PDIP mengambil kartu truft pemerintahan dari Jokowi. Sebagai parpol pemenang pemilu dan mendapatkan suara terbanyak di parlemen, PDIP harus memainkan peranan signifikan, bukan malah dipermainkan oleh Jokowi.

"Jika masih tetap seperti saat ini, maka jelas posisi Jokowi di atas angin dan sangat diuntungkan, sehingga tidak ada pilihan lain selain memecat dan menarik dukungan kepada Jokowi atau menjatuhkan Jokowi dari presiden," pungkas Saiful.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya