Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

PDIP Didorong Galang Kekuatan Impeachment Jokowi

MINGGU, 14 JANUARI 2024 | 09:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

PDI Perjuangan disarankan berani mengambil sikap untuk menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo jika tidak ingin memecat dan menarik dukungannya.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, jika tidak menarik kader dan memecat Jokowi, maka pilihan lainnya untuk partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu adalah melakukan pemakzulan atau impeachment kepada Jokowi.

"Saya kira jika PDIP mau menggalang dukungan untuk melakukan impeachment kepada Jokowi secara politik mampu. Dan itu dapat digunakan untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar sekaligus penyelamatan terhadap partai," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/1).


Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, konfigurasi politiknya bisa memenuhi jika PDIP berkeinginan untuk menjatuhkan Jokowi dari tampuk kekuasaan presiden.

Jika PDIP menjalin komunikasi dengan Partai Nasdem, PKB, PKS, dan PPP, maka setidaknya lebih dari 50 persen suara parlemen dapat mengajukan penjatuhan Presiden Jokowi.

"Terlebih lagi leading sector penjatuhan dapat berangkat dari DPR, dan kita tau Ketua DPR saat ini adalah berasal dari PDIP," tutur Saiful.

Saiful mengatakan, sudah saatnya PDIP mengambil kartu truft pemerintahan dari Jokowi. Sebagai parpol pemenang pemilu dan mendapatkan suara terbanyak di parlemen, PDIP harus memainkan peranan signifikan, bukan malah dipermainkan oleh Jokowi.

"Jika masih tetap seperti saat ini, maka jelas posisi Jokowi di atas angin dan sangat diuntungkan, sehingga tidak ada pilihan lain selain memecat dan menarik dukungan kepada Jokowi atau menjatuhkan Jokowi dari presiden," pungkas Saiful.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya