Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

PDIP Didorong Galang Kekuatan Impeachment Jokowi

MINGGU, 14 JANUARI 2024 | 09:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

PDI Perjuangan disarankan berani mengambil sikap untuk menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo jika tidak ingin memecat dan menarik dukungannya.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, jika tidak menarik kader dan memecat Jokowi, maka pilihan lainnya untuk partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu adalah melakukan pemakzulan atau impeachment kepada Jokowi.

"Saya kira jika PDIP mau menggalang dukungan untuk melakukan impeachment kepada Jokowi secara politik mampu. Dan itu dapat digunakan untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar sekaligus penyelamatan terhadap partai," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/1).


Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, konfigurasi politiknya bisa memenuhi jika PDIP berkeinginan untuk menjatuhkan Jokowi dari tampuk kekuasaan presiden.

Jika PDIP menjalin komunikasi dengan Partai Nasdem, PKB, PKS, dan PPP, maka setidaknya lebih dari 50 persen suara parlemen dapat mengajukan penjatuhan Presiden Jokowi.

"Terlebih lagi leading sector penjatuhan dapat berangkat dari DPR, dan kita tau Ketua DPR saat ini adalah berasal dari PDIP," tutur Saiful.

Saiful mengatakan, sudah saatnya PDIP mengambil kartu truft pemerintahan dari Jokowi. Sebagai parpol pemenang pemilu dan mendapatkan suara terbanyak di parlemen, PDIP harus memainkan peranan signifikan, bukan malah dipermainkan oleh Jokowi.

"Jika masih tetap seperti saat ini, maka jelas posisi Jokowi di atas angin dan sangat diuntungkan, sehingga tidak ada pilihan lain selain memecat dan menarik dukungan kepada Jokowi atau menjatuhkan Jokowi dari presiden," pungkas Saiful.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya