Berita

CEO OpenAI Sam Altman/Net

Tekno

Bahas Risiko AI, Ketua DPR AS Bertemu Bos OpenAI Sam Altman

SABTU, 13 JANUARI 2024 | 13:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Munculnya teknologi kecerdasan buatan telah menimbulkan sejumlah kekhawatiran, termasuk ketakutan bahwa AI dapat digunakan untuk mengganggu proses demokrasi, meningkatkan penipuan atau menyebabkan hilangnya pekerjaan, dan dampak buruk lainnya.

Untuk itu, Pemerintah Amerika Serikat terus berusaha mencari formula bagaimana mengatur dan mengendalikan teknologi yang semakin populer di masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan termasuk pertemuan antara CEO OpenAI Sam Altman bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Republik Mike Johnson di Capitol Hill pada Kamis (11/1).


"Keduanya bertemu untuk membahas janji dan risiko AI dan teknologi lainnya," kata kantor Johnson dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/1).

"Ketua Kongres percaya bahwa Kongres harus mendorong inovasi, membantu mempertahankan keunggulan kompetitif kita, dan tetap waspada terhadap potensi risiko," lanjutnya.

Sementara itu Altman mengatakan kepada wartawan bahwa mereka membahas upaya untuk menyeimbangkan keuntungan luar biasa ini dan mencari cara untuk memitigasi risiko AI.

"Saya sangat bersemangat untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh proses legislatif," ujarnya.

Pemerintahan Presiden AS dari Partai Demokrat Joe Biden telah menekan anggota parlemen untuk menerapkan peraturan AI.

Namun, Kongres AS yang terpolarisasi, di mana Partai Republik menguasai DPR dan Partai Demokrat, memiliki mayoritas di Senat, hanya mengalami sedikit kemajuan dalam meloloskan peraturan yang efektif.

Pada Oktober 2023, Biden menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan pengembang sistem AI yang menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional, ekonomi, dan keselamatan publik AS untuk membagikan hasil uji keamanannya kepada pemerintah federal.

Perintah ini melampaui komitmen sukarela yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan AI tahun ini.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Mafia Infrastruktur Diduga Kepung Menteri Dody Lewat Isu Miring

Kamis, 06 Agustus 2026 | 00:05

Menhan hingga Ketua Komisi I DPR Terima Brevet Korps Marinir

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:46

Ketimpangan Penduduk Meningkat, Gini Ratio Naik ke 0,368

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:22

Mahkamah Agung Diminta Evaluasi Ketua PN Jakarta Timur

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:38

Gempa M 6,4 Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Ada Korban Jiwa

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:31

Kader Golkar Wonosobo Ngadu ke DPP soal Dua Kali Musda

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:14

Di Balik Tribun Sunyi Piala Presiden, Puluhan Pecalang Jaga Harmoni El Clasico

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:09

Kisruh Diadukan ke Bahlil, Mafa Uswanas Diusulkan jadi Plt Ketum AMPI

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:50

Pergeseran Public Goods Sektor Kesehatan

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:40

BRAINS Demokrat Kolaborasi Bareng IRI Perkuat Demokrasi Lintas Negara

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:17

Selengkapnya