Berita

CEO OpenAI Sam Altman/Net

Tekno

Bahas Risiko AI, Ketua DPR AS Bertemu Bos OpenAI Sam Altman

SABTU, 13 JANUARI 2024 | 13:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Munculnya teknologi kecerdasan buatan telah menimbulkan sejumlah kekhawatiran, termasuk ketakutan bahwa AI dapat digunakan untuk mengganggu proses demokrasi, meningkatkan penipuan atau menyebabkan hilangnya pekerjaan, dan dampak buruk lainnya.

Untuk itu, Pemerintah Amerika Serikat terus berusaha mencari formula bagaimana mengatur dan mengendalikan teknologi yang semakin populer di masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan termasuk pertemuan antara CEO OpenAI Sam Altman bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Republik Mike Johnson di Capitol Hill pada Kamis (11/1).


"Keduanya bertemu untuk membahas janji dan risiko AI dan teknologi lainnya," kata kantor Johnson dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/1).

"Ketua Kongres percaya bahwa Kongres harus mendorong inovasi, membantu mempertahankan keunggulan kompetitif kita, dan tetap waspada terhadap potensi risiko," lanjutnya.

Sementara itu Altman mengatakan kepada wartawan bahwa mereka membahas upaya untuk menyeimbangkan keuntungan luar biasa ini dan mencari cara untuk memitigasi risiko AI.

"Saya sangat bersemangat untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh proses legislatif," ujarnya.

Pemerintahan Presiden AS dari Partai Demokrat Joe Biden telah menekan anggota parlemen untuk menerapkan peraturan AI.

Namun, Kongres AS yang terpolarisasi, di mana Partai Republik menguasai DPR dan Partai Demokrat, memiliki mayoritas di Senat, hanya mengalami sedikit kemajuan dalam meloloskan peraturan yang efektif.

Pada Oktober 2023, Biden menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan pengembang sistem AI yang menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional, ekonomi, dan keselamatan publik AS untuk membagikan hasil uji keamanannya kepada pemerintah federal.

Perintah ini melampaui komitmen sukarela yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan AI tahun ini.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya