Berita

CEO OpenAI Sam Altman/Net

Tekno

Bahas Risiko AI, Ketua DPR AS Bertemu Bos OpenAI Sam Altman

SABTU, 13 JANUARI 2024 | 13:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Munculnya teknologi kecerdasan buatan telah menimbulkan sejumlah kekhawatiran, termasuk ketakutan bahwa AI dapat digunakan untuk mengganggu proses demokrasi, meningkatkan penipuan atau menyebabkan hilangnya pekerjaan, dan dampak buruk lainnya.

Untuk itu, Pemerintah Amerika Serikat terus berusaha mencari formula bagaimana mengatur dan mengendalikan teknologi yang semakin populer di masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan termasuk pertemuan antara CEO OpenAI Sam Altman bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Republik Mike Johnson di Capitol Hill pada Kamis (11/1).

"Keduanya bertemu untuk membahas janji dan risiko AI dan teknologi lainnya," kata kantor Johnson dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/1).

"Ketua Kongres percaya bahwa Kongres harus mendorong inovasi, membantu mempertahankan keunggulan kompetitif kita, dan tetap waspada terhadap potensi risiko," lanjutnya.

Sementara itu Altman mengatakan kepada wartawan bahwa mereka membahas upaya untuk menyeimbangkan keuntungan luar biasa ini dan mencari cara untuk memitigasi risiko AI.

"Saya sangat bersemangat untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh proses legislatif," ujarnya.

Pemerintahan Presiden AS dari Partai Demokrat Joe Biden telah menekan anggota parlemen untuk menerapkan peraturan AI.

Namun, Kongres AS yang terpolarisasi, di mana Partai Republik menguasai DPR dan Partai Demokrat, memiliki mayoritas di Senat, hanya mengalami sedikit kemajuan dalam meloloskan peraturan yang efektif.

Pada Oktober 2023, Biden menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan pengembang sistem AI yang menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional, ekonomi, dan keselamatan publik AS untuk membagikan hasil uji keamanannya kepada pemerintah federal.

Perintah ini melampaui komitmen sukarela yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan AI tahun ini.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya