Berita

Rocky Gerung dalam podcast bersama Hersubeno Arief/Repro

Politik

Rocky Tuntut Jokowi Jawab Temuan PPATK Soal 36,67 Persen Dana PSN Mengalir ke ASN dan Parpol

SABTU, 13 JANUARI 2024 | 06:00 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Joko Widodo dituntut menjawab temuan baru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), soal 36,67 persen dana Proyek Strategis Nasional (PSN) mengalir ke Aparatur Sipil Negara (ASN) dan partai politik (parpol).

Tuntutan tersebut disampaikan aktivis politik Rocky Gerung dalam wawancara bersama jurnalis senior Hersubeno Arief secara virtual yang ditayangkan melalui YouTube, Jumat (12/1).

"Tiga puluh enam (koma sekian persen) ini ditransaksikan di mana? Di Hotel Mulia? Di cafe-cafe di sekitar Senayan? Atau kunjungan ke luar negeri? Atau macam-macam gitu?" ujar Rocky.

Mantan dosen Filsafat di Universitas Indonesia itu menilai, temuan 36,67 persen dana PSN mengalir ke ASN hingga parpol disengaja oleh PPATK.

"Bahwa kalau dia (PPATK) menemukan indikasi bocor anggaran, itu artinya dia sengaja mau tahu itu ke mana. Bukan sekadar jumlahnya, tapi arahnya ke mana," tutur Rocky.

"Karena PPATK overside, memantau setiap hari apa yang terjadi di dalam lalu lintas itu. Dan data itu sangat mencengangkan," sambungnya.

Menurut Rocky, temuan PPATK tersebut mengindikasikan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan PSN di era pemerintahan Jokowi.

Sehingga seharusnya, aparat penegak hukum langsung mengusut secara hukum. Dan Jokowi sebagai presiden yang masih memerintah merespons temuan PPATK tersebut.

"Seharusnya petugas-petugas jaksa, polisi, segala macam, sudah mulai memanfaatkan laporan itu. Ini laporan serius di tahun pemilu. Dan PPATK tentu dengan kesengajaan tertentu membocorkan itu di tahun pemilu," ucapnya.

"Pak Jokowi juga mesti menjawab itu. Karena ini proyek-proyek yang secara khusus diniatkan oleh Jokowi untuk memperlihatkan mercusuar-mercusuar dalam pembangunan kita kan," tegas Rocky. 

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya