Berita

Rocky Gerung dalam podcast bersama Hersubeno Arief/Repro

Politik

Rocky Tuntut Jokowi Jawab Temuan PPATK Soal 36,67 Persen Dana PSN Mengalir ke ASN dan Parpol

SABTU, 13 JANUARI 2024 | 06:00 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Joko Widodo dituntut menjawab temuan baru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), soal 36,67 persen dana Proyek Strategis Nasional (PSN) mengalir ke Aparatur Sipil Negara (ASN) dan partai politik (parpol).

Tuntutan tersebut disampaikan aktivis politik Rocky Gerung dalam wawancara bersama jurnalis senior Hersubeno Arief secara virtual yang ditayangkan melalui YouTube, Jumat (12/1).

"Tiga puluh enam (koma sekian persen) ini ditransaksikan di mana? Di Hotel Mulia? Di cafe-cafe di sekitar Senayan? Atau kunjungan ke luar negeri? Atau macam-macam gitu?" ujar Rocky.


Mantan dosen Filsafat di Universitas Indonesia itu menilai, temuan 36,67 persen dana PSN mengalir ke ASN hingga parpol disengaja oleh PPATK.

"Bahwa kalau dia (PPATK) menemukan indikasi bocor anggaran, itu artinya dia sengaja mau tahu itu ke mana. Bukan sekadar jumlahnya, tapi arahnya ke mana," tutur Rocky.

"Karena PPATK overside, memantau setiap hari apa yang terjadi di dalam lalu lintas itu. Dan data itu sangat mencengangkan," sambungnya.

Menurut Rocky, temuan PPATK tersebut mengindikasikan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan PSN di era pemerintahan Jokowi.

Sehingga seharusnya, aparat penegak hukum langsung mengusut secara hukum. Dan Jokowi sebagai presiden yang masih memerintah merespons temuan PPATK tersebut.

"Seharusnya petugas-petugas jaksa, polisi, segala macam, sudah mulai memanfaatkan laporan itu. Ini laporan serius di tahun pemilu. Dan PPATK tentu dengan kesengajaan tertentu membocorkan itu di tahun pemilu," ucapnya.

"Pak Jokowi juga mesti menjawab itu. Karena ini proyek-proyek yang secara khusus diniatkan oleh Jokowi untuk memperlihatkan mercusuar-mercusuar dalam pembangunan kita kan," tegas Rocky. 

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya