Berita

Fadli Zon/RMOL

Politik

Kembali Ungkit Anies Maju Pilgub DKI 2017, Fadli Zon: Jangan Belokkan Sejarah

JUMAT, 12 JANUARI 2024 | 04:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon kembali mengungkit majunya Anies Baswedan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

Hal itu lantaran ada pihak yang menyebutkan bahwa Anies tidak pernah meminta dicalonkan sebagai gubernur pada 2017.

“Sudah saya ceritakan kejadiannya, bahkan ada perjanjiannya. Kesepakatan pakai tulisan tangan saya, materainya pakai ludah saya,” tegas Fadli dalam akun media X pribadinya, Kamis (11/1).


“Coba kalau ada yang mau bantah silakan. Jgn belokkan sejarah. Kalau tak ada @prabowo @Gerindra n @PKSejahtera ya tak maju gubernur. Kalau kesepakatan diupload bisa heboh,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini juga mengungkit bagaimana Prabowo Subianto dan Gerindra membiayai kemenangan Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017

Fadli Zon pun menyebut Prabowo satu-satunya tokoh yang merangkul orang lain untuk kepentingan lebih banyak. Dia lalu mengenang saat Prabowo mengusung dan membiayai Anies Baswedan maju Pilgub DKI Jakarta 2017 silam.

"Pada Pilpres 2014, misalnya, Anies Baswedan sering menyindir dan menyerang Prabowo. Namun, Prabowo tak pernah memasukkan serangan-serangan itu ke dalam hati. Terbukti, untuk menghentikan kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama di DKI Jakarta, Prabowo telah mengorbitkan dan membiayai Anies jadi gubernur," ungkap Fadli pada Senin (18/12).

Dia mengaku menjadi orang pertama yang mengusulkan Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Fadli menyebut dirinya adalah saksi 'perjanjian politik' antara Sandiaga, Anies dan Prabowo.

"Saya adalah orang pertama yang mengusulkan pencalonan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI di saat-saat akhir sebelum penutupan pendaftaran KPU. Saya pula yang menulis 'perjanjian politik' Anies Baswedan dan Sandiaga Uno serta Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Gerindra) dan Salim Segaf al Jufri (Ketua Majelis Syuro PKS)," bebernya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya