Berita

Fadli Zon/RMOL

Politik

Kembali Ungkit Anies Maju Pilgub DKI 2017, Fadli Zon: Jangan Belokkan Sejarah

JUMAT, 12 JANUARI 2024 | 04:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon kembali mengungkit majunya Anies Baswedan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

Hal itu lantaran ada pihak yang menyebutkan bahwa Anies tidak pernah meminta dicalonkan sebagai gubernur pada 2017.

“Sudah saya ceritakan kejadiannya, bahkan ada perjanjiannya. Kesepakatan pakai tulisan tangan saya, materainya pakai ludah saya,” tegas Fadli dalam akun media X pribadinya, Kamis (11/1).


“Coba kalau ada yang mau bantah silakan. Jgn belokkan sejarah. Kalau tak ada @prabowo @Gerindra n @PKSejahtera ya tak maju gubernur. Kalau kesepakatan diupload bisa heboh,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini juga mengungkit bagaimana Prabowo Subianto dan Gerindra membiayai kemenangan Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017

Fadli Zon pun menyebut Prabowo satu-satunya tokoh yang merangkul orang lain untuk kepentingan lebih banyak. Dia lalu mengenang saat Prabowo mengusung dan membiayai Anies Baswedan maju Pilgub DKI Jakarta 2017 silam.

"Pada Pilpres 2014, misalnya, Anies Baswedan sering menyindir dan menyerang Prabowo. Namun, Prabowo tak pernah memasukkan serangan-serangan itu ke dalam hati. Terbukti, untuk menghentikan kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama di DKI Jakarta, Prabowo telah mengorbitkan dan membiayai Anies jadi gubernur," ungkap Fadli pada Senin (18/12).

Dia mengaku menjadi orang pertama yang mengusulkan Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Fadli menyebut dirinya adalah saksi 'perjanjian politik' antara Sandiaga, Anies dan Prabowo.

"Saya adalah orang pertama yang mengusulkan pencalonan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI di saat-saat akhir sebelum penutupan pendaftaran KPU. Saya pula yang menulis 'perjanjian politik' Anies Baswedan dan Sandiaga Uno serta Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Gerindra) dan Salim Segaf al Jufri (Ketua Majelis Syuro PKS)," bebernya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya