Berita

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Ma’hadut Tholabah, Tegal, Jawa Tengah/Ist

Politik

Di Ponpes Ma’hadut Tholabah Tegal, Ganjar Diminta Evaluasi Jam Sekolah

KAMIS, 11 JANUARI 2024 | 14:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kedatangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Ma’hadut Tholabah, Tegal, Jawa Tengah, disambut antusias santri dan tenaga pengajar.

Saat tiba, Ganjar juga diberikan sorban berwarna hijau sebagai bentuk selamat datang.

Ganjar melanjutkan berdialog secara terbuka dengan KH Muhammad Syafi’i Baidowi selaku pengasuh Ponpes Ma’hadut Tholabah putra dan KH Nasihun Isa Mufti selaku pengasuh ponpes Ma’hadut Tholabah putri.


Sejumlah masukan diterima Ganjar. Salah satu masukan diberikan kepada Ganjar mengenai kebijakan lima hari sekolah, yang menjadikan jam sekolah bertambah hingga sore hari.

Disampaikan Kiai Nasihun Isa, jam sekolah itu berpotensi mengganggu pengajaran pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan, yang biasanya didapat santri dari madrasah diniyah sore seusai sekolah umum.

"Jadi pendidikan lima hari sekolah sangat memberatkan wali murid karena harus sampai sore, para wali murid ingin anaknya setelah sekolah bisa belajar agama,"  kata Kiai Nasihun, Kamis (11/1).

Karena itu, dia menitip pesan kepada Ganjar bila nanti menjadi Presiden RI, bisa mengkaji secara baik perihal aturan tersebut.

"Mohon kebijakan lima hari sekolah dihilangkan agar mereka bisa mengecap pendidikan agama sore hari," harapnya.

Mendapatkan hal tersebut, Ganjar mengatakan dirinya akan mencatat masukan-masukan dari ponpes termasuk pengkajian sekolah lima hari. Apalagi, tidak semua wilayah kebijakan tersebut bisa diterapkan.

"Boleh kok kalau mereka memang belum bisa melaksanakan itu, memang kalau di kota rata rata memungkinkan," kata Ganjar.

Dikatakan Ganjar, biasanya kegiatan keagamaan biasanya didapatkan anak-anak saat waktu sore selepas sekolah umum. Karena itulah, wajar saja ada masukan untuk kebijakan lima hari sekolah dikaji terlebih dahulu.

"Kalau di desa ada sih persoalan terkait transportasi. Kalau sisi lain tradisi di pondok itu kan ngaji, itu aja waktu yang dibagi, boleh saja sih," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya