Berita

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Ma’hadut Tholabah, Tegal, Jawa Tengah/Ist

Politik

Di Ponpes Ma’hadut Tholabah Tegal, Ganjar Diminta Evaluasi Jam Sekolah

KAMIS, 11 JANUARI 2024 | 14:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kedatangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Ma’hadut Tholabah, Tegal, Jawa Tengah, disambut antusias santri dan tenaga pengajar.

Saat tiba, Ganjar juga diberikan sorban berwarna hijau sebagai bentuk selamat datang.

Ganjar melanjutkan berdialog secara terbuka dengan KH Muhammad Syafi’i Baidowi selaku pengasuh Ponpes Ma’hadut Tholabah putra dan KH Nasihun Isa Mufti selaku pengasuh ponpes Ma’hadut Tholabah putri.


Sejumlah masukan diterima Ganjar. Salah satu masukan diberikan kepada Ganjar mengenai kebijakan lima hari sekolah, yang menjadikan jam sekolah bertambah hingga sore hari.

Disampaikan Kiai Nasihun Isa, jam sekolah itu berpotensi mengganggu pengajaran pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan, yang biasanya didapat santri dari madrasah diniyah sore seusai sekolah umum.

"Jadi pendidikan lima hari sekolah sangat memberatkan wali murid karena harus sampai sore, para wali murid ingin anaknya setelah sekolah bisa belajar agama,"  kata Kiai Nasihun, Kamis (11/1).

Karena itu, dia menitip pesan kepada Ganjar bila nanti menjadi Presiden RI, bisa mengkaji secara baik perihal aturan tersebut.

"Mohon kebijakan lima hari sekolah dihilangkan agar mereka bisa mengecap pendidikan agama sore hari," harapnya.

Mendapatkan hal tersebut, Ganjar mengatakan dirinya akan mencatat masukan-masukan dari ponpes termasuk pengkajian sekolah lima hari. Apalagi, tidak semua wilayah kebijakan tersebut bisa diterapkan.

"Boleh kok kalau mereka memang belum bisa melaksanakan itu, memang kalau di kota rata rata memungkinkan," kata Ganjar.

Dikatakan Ganjar, biasanya kegiatan keagamaan biasanya didapatkan anak-anak saat waktu sore selepas sekolah umum. Karena itulah, wajar saja ada masukan untuk kebijakan lima hari sekolah dikaji terlebih dahulu.

"Kalau di desa ada sih persoalan terkait transportasi. Kalau sisi lain tradisi di pondok itu kan ngaji, itu aja waktu yang dibagi, boleh saja sih," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya