Berita

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Ma’hadut Tholabah, Tegal, Jawa Tengah/Ist

Politik

Di Ponpes Ma’hadut Tholabah Tegal, Ganjar Diminta Evaluasi Jam Sekolah

KAMIS, 11 JANUARI 2024 | 14:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kedatangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Ma’hadut Tholabah, Tegal, Jawa Tengah, disambut antusias santri dan tenaga pengajar.

Saat tiba, Ganjar juga diberikan sorban berwarna hijau sebagai bentuk selamat datang.

Ganjar melanjutkan berdialog secara terbuka dengan KH Muhammad Syafi’i Baidowi selaku pengasuh Ponpes Ma’hadut Tholabah putra dan KH Nasihun Isa Mufti selaku pengasuh ponpes Ma’hadut Tholabah putri.


Sejumlah masukan diterima Ganjar. Salah satu masukan diberikan kepada Ganjar mengenai kebijakan lima hari sekolah, yang menjadikan jam sekolah bertambah hingga sore hari.

Disampaikan Kiai Nasihun Isa, jam sekolah itu berpotensi mengganggu pengajaran pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan, yang biasanya didapat santri dari madrasah diniyah sore seusai sekolah umum.

"Jadi pendidikan lima hari sekolah sangat memberatkan wali murid karena harus sampai sore, para wali murid ingin anaknya setelah sekolah bisa belajar agama,"  kata Kiai Nasihun, Kamis (11/1).

Karena itu, dia menitip pesan kepada Ganjar bila nanti menjadi Presiden RI, bisa mengkaji secara baik perihal aturan tersebut.

"Mohon kebijakan lima hari sekolah dihilangkan agar mereka bisa mengecap pendidikan agama sore hari," harapnya.

Mendapatkan hal tersebut, Ganjar mengatakan dirinya akan mencatat masukan-masukan dari ponpes termasuk pengkajian sekolah lima hari. Apalagi, tidak semua wilayah kebijakan tersebut bisa diterapkan.

"Boleh kok kalau mereka memang belum bisa melaksanakan itu, memang kalau di kota rata rata memungkinkan," kata Ganjar.

Dikatakan Ganjar, biasanya kegiatan keagamaan biasanya didapatkan anak-anak saat waktu sore selepas sekolah umum. Karena itulah, wajar saja ada masukan untuk kebijakan lima hari sekolah dikaji terlebih dahulu.

"Kalau di desa ada sih persoalan terkait transportasi. Kalau sisi lain tradisi di pondok itu kan ngaji, itu aja waktu yang dibagi, boleh saja sih," pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya