Berita

Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dedy Irawan/Net

Politik

Isu Pemakzulan Muncul Lagi, Pemuda Muhammadiyah: Patut Diduga Ditunggangi Asing

KAMIS, 11 JANUARI 2024 | 10:45 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo kembali mengemuka, usai pertemuan Menko Polhukam Mahfud MD bersama 22 tokoh dari Tim Petisi 100.

Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dedy Irawan menyampaikan bahwa patut diduga isu itu sengaja digulirkan sebagai bagian orkestrasi yang ditunggangi asing.

"Tujuannya bisa jadi untuk mendelegitimasi hasil pemilu yang dalam waktu dekat akan segera digelar," ujar Dedi Irawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/1).


Dugaan Dedi, kelompok pro pemakzulan sengaja menemui Mahfud MD agar isu itu cepat ramai. Pasalnya, soal pemakzulan merupakan ranah legislatif, bukan Menko Polhukam.

"Pertemuan Menko Polhukam dengan sejumlah orang tersebut patut diduga sebagai bagian dari upaya amplifikasi isu, agar menggaung. Pak Mahfud dan banyak orang tahu bahwa Menko Polhukam bukan kamar dari isu ini," tuturnya.

Dia menekankan, isu pemakzulan di banyak negara selalu tidak lepas dari tunggangan asing. Untuk itu, Indonesia khususnya Pemuda Muhammadiyah, harus waspada menyikapi isu itu.

"Pemuda Muhammadiyah mengimbau seluruh anak bangsa waspada. Pengalaman di masa lampau cukup jadi pelajaran agar tidak masuk pada penjajahan yang sama," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya