Berita

Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD/Ist

Politik

Ingin Menang Pilpres, Ganjar Harus Bisa Tarik Suara Kontra Jokowi

KAMIS, 11 JANUARI 2024 | 10:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Capres nomor urut 2 Ganjar Pranowo diminta fokus menarik suara pemilih yang kontra Presiden Joko Widodo jika ingin menang dalam Pilpres 2024.

Hal ini menyusul retaknya hubungan Jokowi dengan PDIP, setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak hadir dalam perayaan HUT ke-51 PDIP pada Rabu kemarin (10/1) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago mengatakan, jika Ganjar memaksimalkan narasi untuk menarik elektoral yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi. Maka, kue isu harus dibagi dua dengan Anies Baswedan.


"Itu pun jika formasinya dibagi dua, beda cerita jika ini menjadi ranah pertarungan “positioning”, Anies perubahan dan Prabowo keberlanjutan," kata Arifiki kepada wartawan, Kamis (11/1).

Di sisi lain, Arifiki menambahkan, tidak harmonisnya hubungan PDIP dengan Jokowi bakal merugikan Ganjar. PDIP mungkin saja masih berada dalam nominasi tiga besar di Pileg 2024. Tetapi, bagi Ganjar di pilpres butuh upaya lebih keras agar lebih banyak dari PDIP.

“Tantangan untuk Ganjar suaranya di pilpres harus lebih banyak dari suara PDIP. Jika, suara Ganjar sama dengan suara PDIP. Artinya, PDIP dan Ganjar salah strategi karena telah menjauh dari Jokowi," kata Arifki.

Arifki menilai ini mungkin momentum bagi PDIP untuk memperlihatkan bahwa kemenangan di berbagai pemilu tidak terpengaruh dengan elite dan presiden.

Secara kelembagaan, Pemilu 2024 bakal menjadi perbandingan hasil pileg PDIP dengan Pileg 2014 dan 2019, saat bersama dan berjauhan dengan Jokowi.

“PDIP ingin melepaskan ketergantungannya dengan Jokowi dan ingin memperlihatkan ke publik bahwa tanpa Jokowi suara partai tetap melimpah," tutup Arifki.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya