Cegah Otoritarianisme Butuh Partisipasi Publik

Keterlibatan aktif masyarakat diperlukan untuk mencegah Indonesia menjadi negara otoritarian. Penegakkan hukum yang adil juga harus diterapkan, agar tidak ada pihak yang berlaku sewenang-wenang.

Pernyataan itu disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof Semiarto Aji Purwanto, pada diskusi bertema Sumber-sumber Otoritarianisme dalam Budaya Politik Indonesia, di Ambhara Hotel, Jalan Iskandarsyah Raya, Jakarta Selatan, Rabu (10/1).

"Bahwa orang menggunakan otoritasnya karena ada kewenangan tertentu, memang harus. Karena pemimpin punya otoritas. Tetapi digunakan untuk apa?" Aji balik bertanya.

Menurutnya, sikap otoriter muncul karena memang karakter, dan bisa terjadi karena dipengaruhi lingkungan.

"Bila dalam melaksanakan kewenangan merugikan orang, kita bilang itu otoriter. Lalu apakah yang sekarang ini otoriter? Ya temen-temen nilai sendiri," kata Aji, seolah enggan berspekulasi.

Meski begitu dia menggarisbawahi, bila Indonesia benar-benar menganut sistem demokrasi, seharusnya otoritarianisme tidak ada.

"Bila kita percaya sistem demokrasi, maka rekrutmen politik harus terbuka. Basisnya achievement, meritokrasi," pungkasnya.