Berita

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI, Joko Widodo/Net

Politik

PDIP Vs Jokowi, Warganet: Berdiri di Dua Kaki

RABU, 10 JANUARI 2024 | 11:19 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Status Presiden Joko Widodo sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambang.

Meski partainya mengusung pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, belakangan Kepala Negara justru menggelar pertemuan empat mata dengan para ketua umum partai pendukung Paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Secara terpisah, Jokowi bertemu dengan Ketum Gerindra sekaligus Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto pada Jumat (5/1). Sehari setelahnya, Jokowi juga bertemu Ketum Golkar, Airlangga Hartarto di Bogor Jawa Barat.


Bahkan Jokowi juga bertemu empat mata dengan Ketum PAN, Zulkifli Hasan di Bogor, Jawa Barat, Minggu (7/1).

Setelah rangkaian pertemuan dengan para ketum partai pendukung Prabowo-Gibran, Kepala Negara kini tidak diundang PDIP dalam perayaan HUT ke-51 yang berlangsung hari ini di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Sontak, rangkaian peristiwa tersebut pun menuai reaksi dari warganet. Sorotan utama tertuju pada partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu yang tetap mempertahankan Jokowi sebagai kader partai.

Warganet mengutarakan pandangan politiknya dalam kolom komentar akun Instagram Kantor Berita Politik RMOL yang mengunggah video berjudul "PDIP dan Jokowi Saling Gantung".

"Berdiri di dua kaki strategi yang dilancarkan kubu PDIP," tulis akun rafsanjani7123 dikutip, Rabu (10/1).

"Andai Pak Jokowi dipecat, habislah masa PDIP," balas akun agus.marsudi66.

"Dari beberapa komen udah pada nebak, kayaknya main dua kaki, makanya digantung. Seseram itu ya oposisinya," unggah akun rico_novaldy.

Sikap politik PDIP yang mempertahankan Jokowi hingga saat ini tidak lepas dari pertimbangan elektabilitas menuju Pemilu 2024 yang tinggal satu bulan digelar.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil mengatakan, PDIP tidak akan mendapat tambahan elektoral jika memecat Jokowi saat ini.

"Kenapa? Karena momennya sudah terlanjur jauh," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/1).

Menurut Kang Tamil, karena sudah kadung digantung, maka strategi politik yang tepat adalah biar tetap menggantung. Di mana, Jokowi tidak mengundurkan diri dan tetap sebagai kader PDIP, serta PDIP tidak memecat Jokowi.

"Masing-masing hanya menunggu. Kira-kira apa yang ditunggu? Masing-masing menunggu kira-kira dengan status ini secara politik apa yang akan menguntungkan di kemudian hari. Karena kalaupun diambil langkah saklek, tidak ada hal yang akan diuntungkan," terangnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya