Berita

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari/RMOL

Politik

Bantah Inefisiensi, KPU Jamin Kerusakan Logistik Pemilu Diganti Pihak Ketiga

SELASA, 09 JANUARI 2024 | 23:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Inefisiensi pengadaan logistik pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024 yang ditemukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibantah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari menjelaskan, temuan Bawaslu mengenai logistik Pemilu Serentak 2024 rusak tidak lantas bisa disebut inefisiensi.

Pasalnya, dia memastikan pihak ketiga yang menyediakan logistik pemilu sesuai mekanisme yang ditentukan siap mengganti yang rusak.


"Di dalam kontraknya (pengadaan logistik dengan pihak ketiga) memang begitu (ada penggantian)," ujar Hasyim saat ditemui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).

Dia menjelaskan, apabila pihak ketiga tidak mengerjakan pengadaan logistik sesuai kontrak yang ditandatangani bersama KPU, maka perusahaan yang memegang pekerjaan harus bertanggung jawab.

"Jadi misalkan, dalam kotak tertulis 500 lembar (surat suara), ternyata setelah dihitung kurang atau lebih. Apapun faktanya itu dicatat. Jadi itu disortir, dan ketika dicatat masuk kategori tidak layak, maka kita minta ganti," sambungnya menegaskan.

Karena itu, Anggota KPU RI dua periode itu memastikan KPU tidak akan mengeluarkan anggaran kembali untuk menggantikan logistik-logistik yang rusak.

"Enggak (mengeluarkan uang lagi), karena tanggung jawab percetakan itu," demikian Hasyim menambahkan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya