Berita

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, saat debat capres ketiga/Repro

Politik

Anies Singgung Lahan Prabowo, TKN: Semoga Dapat Hidayah

SELASA, 09 JANUARI 2024 | 18:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Persoalan ratusan ribu hektare lahan yang dimiliki calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang disinggung calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, pada debat ketiga membuat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran cukup meradang.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menjelaskan lahan yang dimaksud Anies seluas 340 ribu hektare itu bukan lahan milik pribadi Prabowo.

"Itu lahan negara dalam bentuk HGU yang dikelola perusahaan. Pemegang sahamnya salah satunya Pak Prabowo. HGU merupakan tanah negara yang dikelola swasta agar produktif untuk kepentingan rakyat. Sebab negara tidak mungkin mengelola secara produktif semua," terang Nusron kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/1).


Nusron menuturkan, lahan milik negara itu ada yang dikelola PT, koperasi, dan warga sesuai kemampuan. Prabowo salah satu pemegang saham perusahaan turut serta untuk membangun lahan negara.

"Kata kuncinya adalah mampu melakukan produktivitas. Kalau mangkrak dan dianggap tidak produktif akan dicabut izinnya dan dikembalikan ke negara. Biasanya HGU dikelola selama 25-30 tahun," katanya.

"Jadi itu bukan tanah pribadi, punya negara dikelola perusahaan," imbuhnya.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, perusahaan itu dibuat oleh Prabowo puluhan tahun sebelum menjabat sebagai Menhan.

Pertimbangannya, melalui perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), ribuan lahan tersebut terjaga dari incaran perusahaan asing.

"Apa tidak boleh Pak Prabowo punya perusahaan berbisnis secara benar untuk kepentingan ekonomi nasional? Kok Mas Anies jadi sentimentil gitu ya. Semoga Pak Anies paham, mendapat hidayah kesadaran," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya