Berita

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, saat debat capres ketiga/Repro

Politik

Anies Singgung Lahan Prabowo, TKN: Semoga Dapat Hidayah

SELASA, 09 JANUARI 2024 | 18:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Persoalan ratusan ribu hektare lahan yang dimiliki calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang disinggung calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, pada debat ketiga membuat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran cukup meradang.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menjelaskan lahan yang dimaksud Anies seluas 340 ribu hektare itu bukan lahan milik pribadi Prabowo.

"Itu lahan negara dalam bentuk HGU yang dikelola perusahaan. Pemegang sahamnya salah satunya Pak Prabowo. HGU merupakan tanah negara yang dikelola swasta agar produktif untuk kepentingan rakyat. Sebab negara tidak mungkin mengelola secara produktif semua," terang Nusron kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/1).


Nusron menuturkan, lahan milik negara itu ada yang dikelola PT, koperasi, dan warga sesuai kemampuan. Prabowo salah satu pemegang saham perusahaan turut serta untuk membangun lahan negara.

"Kata kuncinya adalah mampu melakukan produktivitas. Kalau mangkrak dan dianggap tidak produktif akan dicabut izinnya dan dikembalikan ke negara. Biasanya HGU dikelola selama 25-30 tahun," katanya.

"Jadi itu bukan tanah pribadi, punya negara dikelola perusahaan," imbuhnya.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, perusahaan itu dibuat oleh Prabowo puluhan tahun sebelum menjabat sebagai Menhan.

Pertimbangannya, melalui perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), ribuan lahan tersebut terjaga dari incaran perusahaan asing.

"Apa tidak boleh Pak Prabowo punya perusahaan berbisnis secara benar untuk kepentingan ekonomi nasional? Kok Mas Anies jadi sentimentil gitu ya. Semoga Pak Anies paham, mendapat hidayah kesadaran," tutupnya.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya