Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Penjualan Atribut Kampanye Menurun, Kemenkop UKM Siapkan Strategi Penjualan Ini

SELASA, 09 JANUARI 2024 | 15:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam merespon anjloknya omset UMKM, khususnya bidang konveksi pada masa Pemilu 2024, pemerintah RI mempersiapkan banyak cara agar tahun politik ini bisa memberi dampak positif bagi pelaku UMKM.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mendorong partai politik dan calon legislatif (caleg) yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.

Menurutnya, partai politik, para caleg, dan tim sukses pilpres perlu memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye.


Sebab, hal tersebut dapat menunjukkan keberpihakan kepada UMKM, membantu promosi serta meningkatkan penjualan, dan perputaran ekonomi yang baik.

Kemenkop UKM juga digadang akan mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasaran mereka melalui ekosistem digital, seperti terhubung dalam katalog elektronik pemerintah, hingga penjualan online.

Dalam sistem tersebut, pemerintah nantinya bakal menjembatani para pelaku UMKM di Pasar Jaya untuk pembentukan wadah pemasaran online terpadu. Hal itu bisa diwujudkan dengan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas kementerian/lembaga terkait.

"Untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi Pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya," kata Yulius.

Biasanya, pelaku usaha di Tanah Abang bisa mengantongi omzet hingga Rp20 juta per hari dari pesanan atribut kampanye. Namun, pada Pemilu tahun ini, mereka  mengakui adanya penjualan yang menurun drastis.

"Memang tergantung pemesanan apa saja, biasanya kan pesan baliho, kaos, kemeja, jaket, topi. Tapi sekarang sepi, rata-rata turunnya 90 persen," kata pengusaha Pasar Tanah Abang, Dody Ariyanto.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya