Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Penjualan Atribut Kampanye Menurun, Kemenkop UKM Siapkan Strategi Penjualan Ini

SELASA, 09 JANUARI 2024 | 15:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam merespon anjloknya omset UMKM, khususnya bidang konveksi pada masa Pemilu 2024, pemerintah RI mempersiapkan banyak cara agar tahun politik ini bisa memberi dampak positif bagi pelaku UMKM.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mendorong partai politik dan calon legislatif (caleg) yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.

Menurutnya, partai politik, para caleg, dan tim sukses pilpres perlu memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye.


Sebab, hal tersebut dapat menunjukkan keberpihakan kepada UMKM, membantu promosi serta meningkatkan penjualan, dan perputaran ekonomi yang baik.

Kemenkop UKM juga digadang akan mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasaran mereka melalui ekosistem digital, seperti terhubung dalam katalog elektronik pemerintah, hingga penjualan online.

Dalam sistem tersebut, pemerintah nantinya bakal menjembatani para pelaku UMKM di Pasar Jaya untuk pembentukan wadah pemasaran online terpadu. Hal itu bisa diwujudkan dengan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas kementerian/lembaga terkait.

"Untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi Pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya," kata Yulius.

Biasanya, pelaku usaha di Tanah Abang bisa mengantongi omzet hingga Rp20 juta per hari dari pesanan atribut kampanye. Namun, pada Pemilu tahun ini, mereka  mengakui adanya penjualan yang menurun drastis.

"Memang tergantung pemesanan apa saja, biasanya kan pesan baliho, kaos, kemeja, jaket, topi. Tapi sekarang sepi, rata-rata turunnya 90 persen," kata pengusaha Pasar Tanah Abang, Dody Ariyanto.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya