Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Penjualan Atribut Kampanye Menurun, Kemenkop UKM Siapkan Strategi Penjualan Ini

SELASA, 09 JANUARI 2024 | 15:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam merespon anjloknya omset UMKM, khususnya bidang konveksi pada masa Pemilu 2024, pemerintah RI mempersiapkan banyak cara agar tahun politik ini bisa memberi dampak positif bagi pelaku UMKM.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mendorong partai politik dan calon legislatif (caleg) yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.

Menurutnya, partai politik, para caleg, dan tim sukses pilpres perlu memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye.


Sebab, hal tersebut dapat menunjukkan keberpihakan kepada UMKM, membantu promosi serta meningkatkan penjualan, dan perputaran ekonomi yang baik.

Kemenkop UKM juga digadang akan mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasaran mereka melalui ekosistem digital, seperti terhubung dalam katalog elektronik pemerintah, hingga penjualan online.

Dalam sistem tersebut, pemerintah nantinya bakal menjembatani para pelaku UMKM di Pasar Jaya untuk pembentukan wadah pemasaran online terpadu. Hal itu bisa diwujudkan dengan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas kementerian/lembaga terkait.

"Untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi Pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya," kata Yulius.

Biasanya, pelaku usaha di Tanah Abang bisa mengantongi omzet hingga Rp20 juta per hari dari pesanan atribut kampanye. Namun, pada Pemilu tahun ini, mereka  mengakui adanya penjualan yang menurun drastis.

"Memang tergantung pemesanan apa saja, biasanya kan pesan baliho, kaos, kemeja, jaket, topi. Tapi sekarang sepi, rata-rata turunnya 90 persen," kata pengusaha Pasar Tanah Abang, Dody Ariyanto.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya