Berita

Ketua KPU RI Hasyim Asyari/RMOL

Politik

Jokowi Minta Revisi, KPU Tegas Tak Ubah Format Debat Capres-Cawapres

SELASA, 09 JANUARI 2024 | 14:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak merespons saran Presiden Joko Widodo agar debat capres-cawapres tidak menyerang personal.

"Saya enggak komentar ya (pernyataan Presiden Jokowi soal debat capres). KPU ini kan menyelenggarakan debat sudah berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan kesepakatan dengan semua tim pasangan calon, termasuk dengan televisi," kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).

Hasyim menjelaskan, debat yang sudah berlangsung tiga kali membagi waktu debat ke dalam enam segmen. Di mana pada segmen pertama adalah pembukaan dan penyampaian visi misi program kontestan debat.


Kemudian segmen kedua dan ketiga adalah menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh panelis yang ditetapkan oleh KPU. Sedangkan segmen empat dan lima masing-masing calon mengajukan pertanyaan dan menjawab.

"Dan segmen terakhir, yang keenam adalah penutup atau closing statement. Jadi tentang strategi, tentang substansi jawaban, bukan ranah KPU untuk membuat penilaian," kata Hasyim.

Lebih lanjut, Hasyim memastikan KPU menyiapkan forum untuk capres maupun cawapres untuk berdebat terkait visi, misi, dan program yang akan mereka jalankan jika terpilih di Pilpres 2024.

"Jadi soal strateginya, soal subtansinya itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenangnya calon dan juga tim pasangan calon. Dan harap diingat, debat ini kampanye, salah satu metode kampanye itu debat," kata Hasyim.

"Sehingga kemudian yang punya hak, kewenangan menilai kualitas debat dan substansi dari perdebatan adalah rakyat, pemilih," demikian Hasyim.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya