Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/1)/RMOL
Kunjungan dilakukan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, membahas sebuah masalah terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
Ketua KPU RI, Hasyim Asyari menerima kunjungan yang dipimpin Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).
"Jadi pada hari ini, KPU menerima kunjungan silaturahim dari Tim Pemenangan Nasional pasangan calon nomor urut 3, Mas Ganjar dan Pak Mahfud," ujar Hasyim singkat dan mempersilahkan Todung menyampaikan maksud dan tujuannya hadir di Kantor KPU RI.
Todung menjelaskan, kedatangan TPN Ganjar-Mahfud dalam rangka mengklarifikasi sejumlah masalah yang muncul di publik terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, yang di dalamnya meliputi pemilihan legislatif (pileg) anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD RI, serta pemilihan presiden (pilpres).
"Kami tentu berterimakasih kepada KPU karena KPU memang membuka diri untuk komunikasi dengan kami. Tujuannya sederhana. Kita ingin menjaga kualitas dan integritas pemilu dan pilpres yang kita akan jalankan ini," kata Todung.
Dia tak memungkiri, KPU telah melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu Serentak 2024 dengan regulasi yang dibuatnya. Hanya saja, ada beberapa catatan yang mesti diperhatikan KPU.
"Tentu KPU sudah melakukan banyak hal, yang kami katakan kepada KPU ya mungkin banyak miss komunikasi yang tidak dipahami oleh publik. Tapi kan tidak semua informasi bisa disampaikan kepada publik. Banyak hal-hal yang mungkin sifatnya sangat teknis," ucapnya.
Meski begitu, Todung menyampaikan anggapan umum publik yang dia dapati terkait pelaksanaan pesta demokrasi 2024, khususnya menyangkut hal-hal yang terkait integritas penyelenggara pemilu utamanya KPU.
Oleh karena itu, Todung berharap KPU mampu meningkatkan kualitas pileg dan pilpres yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Karena menurutnya, integritas penyelenggara pemilu merupakan legitimasi yang terpenting untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia.
"Tapi dari pihak kami meyakini, ada komitmen dari KPU membangun ekosistem pemilu dan pilpres yang betul-betul demokratis, sehingga Indonesia tetap dihormati di dunia dalam kontestasi politik ini," demikian Todung menambahkan.
