Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Penjualan Lesu, Kemenkop UKM Curigai Parpol Pesan Atribut Kampanye dari Luar Negeri

SELASA, 09 JANUARI 2024 | 12:47 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencurigai adanya partai politik (parpol) yang membeli alat kampanye dari luar negeri.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius, mengatakan kecurigaan itu diawali dari lesunya penjualan alat kampanye seperti baliho, kaos, kemeja, jaket dan topi di pelaku usaha UKM.

Ia pun menyebutkan bahwa UKM yang bergerak di bidang konveksi dan sablon terutama paling melesu pada periode Pemilu 2024 ini, yang berbeda dibanding Pemilu sebelumnya, yang justru kebanjiran pesanan.


"Pemilu yang kemarin itu, yang 5 tahun atau 10 tahun lalu banyak pemesanan barang-barang itu ke UMKM. Nah, sekarang pemesanan lari kepada e-commerce langsung, dan juga yang kita tahu, e-commerce barang-barangnya kebanyakan dari luar negeri, (sedangkan) yang dari UMKM sedikit," kata Yulius dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenkop UKM, Senin (8/1).

Meski begitu, Yulius sendiri mengaku belum dapat merinci data pembelian alat kampanye di luar negeri, sebab, ia mendapatkan informasi tersebut dari para pedagang.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh Kemenkop UKM sendiri, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan Pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak Pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 persen sampai 90 persen," tuturnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya