Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Penjualan Lesu, Kemenkop UKM Curigai Parpol Pesan Atribut Kampanye dari Luar Negeri

SELASA, 09 JANUARI 2024 | 12:47 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencurigai adanya partai politik (parpol) yang membeli alat kampanye dari luar negeri.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius, mengatakan kecurigaan itu diawali dari lesunya penjualan alat kampanye seperti baliho, kaos, kemeja, jaket dan topi di pelaku usaha UKM.

Ia pun menyebutkan bahwa UKM yang bergerak di bidang konveksi dan sablon terutama paling melesu pada periode Pemilu 2024 ini, yang berbeda dibanding Pemilu sebelumnya, yang justru kebanjiran pesanan.


"Pemilu yang kemarin itu, yang 5 tahun atau 10 tahun lalu banyak pemesanan barang-barang itu ke UMKM. Nah, sekarang pemesanan lari kepada e-commerce langsung, dan juga yang kita tahu, e-commerce barang-barangnya kebanyakan dari luar negeri, (sedangkan) yang dari UMKM sedikit," kata Yulius dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenkop UKM, Senin (8/1).

Meski begitu, Yulius sendiri mengaku belum dapat merinci data pembelian alat kampanye di luar negeri, sebab, ia mendapatkan informasi tersebut dari para pedagang.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh Kemenkop UKM sendiri, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan Pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak Pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 persen sampai 90 persen," tuturnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya