Berita

Jurubicara Timnas Amin, Billy David Nerotumilena/RMOL

Politik

Penjelasan Timnas Amin soal Data Anggaran Kemenhan dan Lahan Prabowo yang Dianggap Salah

SELASA, 09 JANUARI 2024 | 12:46 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, bahwa Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menganggarkan Rp700 triliun untuk membeli alutsista bekas dianggap tidak benar atau disinformasi oleh sejumlah pihak.

Hal tersebut disampaikan Anies saat debat ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam (7/1).

Menanggapi anggapan tersebut, Jurubicara Timnas Amin Billy David Nerotumilena menjelaskan, pernyataan Anies kemarin bukan hanya terkait anggaran pembelian alutsista semata.


"Jadi Rp700 triliun itu kan sebenarnya data anggaran Kemenhan selama lima tahun. Jadi yang Rp700 T, saya luruskan, dari awal bahwa itu anggaran lima tahun selama periode 2019-2024," jelas Billy saat ditemui Kantor Berita Politik RMOL di Markas Pemenangan Timnas Amin, Selasa (9/1).

Selain soal anggaran, Billy juga menjelaskan soal pernyataan Anies bahwa Menhan Prabowo Subianto memiliki lahan seluas 340 ribu hektare, di saat banyak prajurit TNI yang belum memiliki hunian atau rumah dinas.

Padahal, lanjut Billy, Anies hanya mengulang pernyataan Jokowi pada debat capres 2019 lalu. Saat itu Jokowi menyebut Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan menguasai 120 ribu hektare lahan lain di Aceh Tengah.

"Jadi Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat (Pilpres) 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan saya rasa sifatnya bukan personal, karena kita punya data perbandingan," tegas Billy.

Teranyar, Anies dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) imbas sindirannya soal lahan
 Prabowo. Pelaporan ke Bawaslu disampaikan Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB).

Perwakilan PHPB, Subadria Nuka menjelaskan, sindiran Anies terkait kepemilikan tanah Prabowo di Kalimantan seluas 340 ribu hektare merupakan data yang tidak benar.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya