Berita

Jurubicara Timnas Amin, Billy David Nerotumilena/RMOL

Politik

Penjelasan Timnas Amin soal Data Anggaran Kemenhan dan Lahan Prabowo yang Dianggap Salah

SELASA, 09 JANUARI 2024 | 12:46 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, bahwa Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menganggarkan Rp700 triliun untuk membeli alutsista bekas dianggap tidak benar atau disinformasi oleh sejumlah pihak.

Hal tersebut disampaikan Anies saat debat ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam (7/1).

Menanggapi anggapan tersebut, Jurubicara Timnas Amin Billy David Nerotumilena menjelaskan, pernyataan Anies kemarin bukan hanya terkait anggaran pembelian alutsista semata.


"Jadi Rp700 triliun itu kan sebenarnya data anggaran Kemenhan selama lima tahun. Jadi yang Rp700 T, saya luruskan, dari awal bahwa itu anggaran lima tahun selama periode 2019-2024," jelas Billy saat ditemui Kantor Berita Politik RMOL di Markas Pemenangan Timnas Amin, Selasa (9/1).

Selain soal anggaran, Billy juga menjelaskan soal pernyataan Anies bahwa Menhan Prabowo Subianto memiliki lahan seluas 340 ribu hektare, di saat banyak prajurit TNI yang belum memiliki hunian atau rumah dinas.

Padahal, lanjut Billy, Anies hanya mengulang pernyataan Jokowi pada debat capres 2019 lalu. Saat itu Jokowi menyebut Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan menguasai 120 ribu hektare lahan lain di Aceh Tengah.

"Jadi Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat (Pilpres) 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan saya rasa sifatnya bukan personal, karena kita punya data perbandingan," tegas Billy.

Teranyar, Anies dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) imbas sindirannya soal lahan
 Prabowo. Pelaporan ke Bawaslu disampaikan Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB).

Perwakilan PHPB, Subadria Nuka menjelaskan, sindiran Anies terkait kepemilikan tanah Prabowo di Kalimantan seluas 340 ribu hektare merupakan data yang tidak benar.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya