Berita

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto/Repro

Politik

Demokrasi Dibajak Dinasti Politik Jokowi, LP3ES: Butuh Fakta Apalagi?

SELASA, 09 JANUARI 2024 | 11:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kemunduran demokrasi di Tanah Air telah terjadi. Hal itu setidaknya dapat dilihat dari berbagai indikator dan kasuistik yang terjadi belakangan ini.

Hal ini terlihat bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya melanggengkan kekuasannya dengan berbagai cara. Mulai dari menggulirkan wacana tiga periode, penundaan pemilu hingga pembajakan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan merubah UU untuk meloloskan putranya, Gibran Rakabuming Raka hingga akhirnya kini menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Demikian diungkapkan Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto dalam diskusi virtual LP3ES bertajuk “Masa Depan Demokrasi Jika Dinasti Jokowi Menang”, pada Selasa (9/1).

“Setelah wacana tiga periode meredup, kita mendengar ada tunda pemilu. Jadi, upaya untuk melanggengkan kekuasan. Bisa dilihat jejak digitalnya, sudah sejak lama meskipun presiden mengatakan menolak-menolak tapi tetap terjadi. Jadi, ada inkonsistensi antara tindakan dan perbuatan,” kata Wijayanto.

Belum lagi, kata Wijayanto, upaya Jokowi menyandera lawan politiknya begitu vulgar dipertontonkan. Mulai dari upaya pembegalan Partai Demokrat melalui KSP Moeldoko, pergantian Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, hingga mengintervensi Partai Golkar, PAN bahkan PKS.

“Ada upaya pelemahan lawan-lawan politiknya. Presiden melakukan intervensi pemilihan ketum partai di berbagai partai, supaya kemudian terpilih ketua baru yang memihak. Meskipun sebagian berhasil sebagian tidak,” kata Wijayanto.

Atas dasar itu, Wijayanto menilai bahwa praktik dan upaya melanggengkan kekuasan yang dilakukan Presiden Jokowi membawa demokrasi pada kehancuran.

“Butuh fakta apalagi bahwa demokrasi kita di ujung tanduk? Mengapa begitu lambat bagi kita untuk menyadari tanda-tanda kematian demokrasi sudah sedemikian dekat? Apakah kita harus menunggu hingga demokrasi di Indonesia sepenuhnya mati?” demikian Wijayanto.



Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Tiga Hakim PN Surabaya Tersangka Dugaan Suap Diperiksa di Kejagung

Selasa, 05 November 2024 | 14:04

Beberapa Jam Sebelum Pilpres AS, Korut Luncurkan Rudal Balistik ke Laut Timur

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Pembiayaan Hijau Jadi Kunci Percepatan SDGs

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Rapat Bareng Kementan

Selasa, 05 November 2024 | 13:57

Cegah Pelanggaran Etik, DKPP Rakor Bareng 622 Penyelenggara Pemilu

Selasa, 05 November 2024 | 13:53

Susun Prolegnas 2025-2029, Baleg DPR Bahas Revisi UU Hak Cipta

Selasa, 05 November 2024 | 13:51

BPOM Sita Puluhan Ribu Kemasan Latio Imbas Kasus Keracunan

Selasa, 05 November 2024 | 13:45

Laporan Dugaan Gratifikasi Private Jet Kaesang Masih Berproses di KPK

Selasa, 05 November 2024 | 13:36

DKPP Terima 584 Pengaduan Pilkada, Terbanyak di Sumut

Selasa, 05 November 2024 | 13:35

Masih Sakit, Megawati Belum Bisa Bertemu Prabowo

Selasa, 05 November 2024 | 13:20

Selengkapnya