Berita

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Jokowi dan PDIP Mainkan Strategi Status "Gantung"

SELASA, 09 JANUARI 2024 | 06:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

PDI Perjuangan (PDIP) diyakini tidak akan memecat Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena masih berharap hubungan keduanya membaik ketika putaran kedua Pilpres 2024.

Hal itu dilakukan PDIP demi merajut koalisi untuk sama-sama berkuasa kembali.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil mengatakan, PDIP tidak akan mendapat tambahan elektoral jika memecat Jokowi saat ini.


"Kenapa? Karena momennya sudah terlanjur jauh," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/1).

Menurut Kang Tamil, karena sudah kadung digantung, maka strategi politik yang tepat adalah biar tetap menggantung. Di mana, Jokowi tidak mengundurkan diri dan tetap sebagai kader PDIP, serta PDIP tidak memecat Jokowi.

"Masing-masing hanya menunggu. Kira-kira apa yang ditunggu? Masing-masing menunggu kira-kira dengan status ini secara politik apa yang akan menguntungkan di kemudian hari. Karena kalaupun diambil langkah saklek, tidak ada hal yang akan diuntungkan," terangnya.

Dia meyakini, baik PDIP maupun Jokowi tidak diuntungkan jika dilakukan pemecatan maupun pengunduran diri. Bahkan, jika PDIP memecat Jokowi saat ini, maka akan kehilangan elektoral.

"Kenapa? Karena sampai hari ini saya melihat, tim-tim dari Ganjar itu masih menggunakan pola-pola strategi politik bahwa Ganjar ini akan meneruskan program Jokowi," jelas dia.

Apalagi, lanjut Kang Tamil, jika Pilpres berjalan dua putaran, maka tidak menutup kemungkinan strategi status "gantung" partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu ke Jokowi akan berguna.

"Kenapa? Ya bisa saja merajut hubungan atau merajut koalisi Ganjar ke Prabowo jika di putaran kedua kira-kira Ganjar tidak masuk di putaran kedua, atau kira-kira Prabowo tidak masuk putaran kedua,” bebernya.

“Maka dia kekuatan ini bisa merger, bisa koalisi menghadapi Anies di putaran kedua, merajut koalisi lagi untuk sama-sama berkuasa," pungkas Kang Tamil.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya